Begini Penjelasan Pemkab Tapteng Kenapa Belum Melantik Kades Terpilih Pagaran Honas

Foto : Sekdakab Tapteng Yetti Sembiring dalam keterangan persnya didampingi Kadis PMD Henri Haluka Sitinjak, Kepala Inspektorat, Kadis Kominfo, serta Kabag Hukum.

Kantong Berita, TAPTENG-Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah belum melantik Kepala Desa terpilih, Desa Pagaran Honas, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Ada pun alasan penundaan itu, karena Pemkab Tapteng melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) menerima tembusan surat pengaduan masyarakat yang ditujukan ke pihak yang berwajib. Di mana dalam surat tembusan itu disebutkan, bahwa Heriyanto, Kepala Desa Pagaran Honas yang terpilih, masih terdaftar sebagai tenaga pendamping profesional yang membawahi Desa Pagaran Honas.

Demikian disampaikan Sekretaris Daerah (Sekdakab) Kabupaten Tapanuli Tengah, Yetti Sembiring dalam keterangan persnya yang didampingi Kadis PMD Henri Haluka Sitinjak, Kepala Inspektorat, Kadis Kominfo, serta Kabag Hukum, Senin (17/1/2022) di kantor Bupati Tapteng.

Atas laporan tersebut, Bupati Tapteng, Bakhtiar Ahmad Sibarani membentuk tim yang terdiri dari Sekretaris Daerah (Sekda), Inspektur, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Kepala Bagian Hukum dan Orta, terkait dengan posisi Heriyanto sebagai pendamping profesional.

Berdasarkan hasil penyelidikan tim, ditemukan bukti bahwa Heriyanto hingga pemilihan Kepala Desa berlangsung yakni Desember 2021, masih menerima honor dari Negara sebagai pendamping profesional desa.

“Bahkan, sesuai dengan keputusan kepala Badan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 418 tahun 2021, tentang tenaga pendamping profesional tahun 2022, Heriyanto masih terdaftar sebagai tenaga pendamping Profesional tahun 2022,” ungkap Sekda.

Bukti lainnya yang ditemukan oleh tim, sesuai Standart Operasional dan Prosedur (SOP) pembinaan dan pengendalian tenaga pendamping profesional menjelaskan, bahwa setiap pendamping profesional berhak memutus kontrak kerja dengan pengunduran diri, dengan menyampaikan surat permohonan pengunduran diri kepada Satker PMD Provinsi minimal 15 hari sebelum pengunduran diri dilaksanakan. Selain itu juga dijelaskan, bahwa tenaga pendamping profesional tidak diperbolehkan menduduki jabatan publik.

“Sesuai dengan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 40 tahun 2021, tentang petunjuk teknis pendampingan masyarakat desa menjelaskan, larangan bagi tenaga pendamping profesional dalam menjalankan peranan dan fungsinya sebagai seorang pendamping profesional, menyalahgunakan atribut Kementrian untuk kepentingan lain di luar kepentingan Kementrian dan pendampingan masyarakat desa,” tegas Yetty.

Masih menurut Yetty, sesuai dengan SOP, seorang pendamping profesional dilarang menyalahgunakan posisi untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri dan/atau orang lain. Serta larangan menduduki jabatan pada lembaga yang sumber pendanaan utamanya berasal dari APBN, APBD dan APBD Desa.

Yetti pun mengakui, bahwa didalam persyaratan untuk menjadi calon kepala desa, tidak dicantumkan persyaratan khusus bagi calon kepala desa dari tenaga pendamping profesional.

“Seharusnya, Heriyanto sudah menyadari risiko dan larangan ketika seorang tenaga pendamping profesional mencalonkan diri sebagai calon kepala desa,” ungkap Sekda.

Hasil temuan tersebut sambung Yetti, akan dikoordinasikan Pemkab Tapteng melalui Bupati ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementrian Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi untuk penjelasan pelantikan Heriyanto.

“Pemkab akan berkoordinasi dengan Kemendagri dan Kemendes terkait temuan ini, agar tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya

Sebelumnya, Bupati Tapanuli Tengah, Bakhtiar Ahmad Sibarani telah melantik 84 Kepala Desa terpilih Kabupaten Tapanuli Tengah akhir Desember 2021 lalu. Satu Kades lagi yaitu Kades Pagaran Honas masih ditunda pelantikannya. (red)