Biaya Rapid Test Rp450.000/Orang; Supir Truk Tujuan Nias Ancam Mogok

Foto : Puluhan Supir Truk asal Medan tertahan di Pelabuhan Sambas/Pelindo Sibolga, Sabtu (13/6).

Kantong Berita, SIBOLGA-Sejumlah truk dari Medan, Sumatera Utara, yang menuju Kepulauan Nias terhenti di Pelabuhan Sambas/Pelindo Sibolga pada Sabtu (14/6).

Penyebabnya, para pengemudi truk tidak setuju dengan kebijakan otoritas Pelabuhan yang menuntut mereka untuk memiliki surat keterangan Rapid Test dari rumah sakit Sibolga.

Namun, mereka mengeluhkan biaya yang sangat tinggi untuk Rapid Test tersebut, yaitu Rp450.000 per orang, yang dianggap memberatkan.

“Kami sudah menunggu di sini selama satu hari satu malam. Biaya Rapid Test Rp450 ribu per orang, dan hanya berlaku selama 7 hari. Masalahnya, kami dari Medan tidak memiliki biaya itu, karena kami hanya membawa barang logistik. Kami tidak setuju dengan keharusan Rapid Test ini, dan itulah alasan kami menolak berangkat,” ujar Pistel Simatupang, salah satu pengemudi truk, yang didukung oleh banyak pengemudi truk lainnya dari Medan.

Mereka merasa aneh karena sebelum penerapan New Normal oleh Pemerintah, pengemudi dari zona merah hanya perlu memiliki surat keterangan kesehatan dari rumah sakit, puskesmas, atau klinik.

Namun sekarang, setelah diberlakukan New Normal, Pemerintah justru menambah persyaratan dengan Rapid Test.

“Sebelumnya, hanya surat kesehatan dari puskesmas dengan biaya Rp20 ribu. Sekarang, untuk pertama kalinya, Rapid Test menjadi persyaratan. Kami tidak keberatan untuk menjalani Rapid Test, tetapi kami tidak bisa menerima biaya sebesar itu,” tegasnya.

Tantangan utama bagi mereka adalah bahwa biaya Rapid Test harus ditanggung sendiri oleh pengemudi, bukan oleh pemilik truk atau perusahaan.

“Sementara biaya sebesar Rp450 ribu itu harus dibayar oleh pengemudi. Pemilik truk tidak mau menanggungnya. Mereka mengatakan, biarkan saja truk tidak beroperasi jika Rapid Test diwajibkan dengan biaya sebesar Rp450 ribu per orang,” tambah Pistel.

Jika kebijakan dari otoritas Pelabuhan terus berlanjut, mereka mengancam akan melakukan mogok.

“Dan jika kebijakan ini terus berlanjut, truk ini akan mogok sampai ada solusi yang diberikan,” katanya dengan tegas.