MARI KITA SAMBUT HARI YANG FITRI INI DENGAN PENUH KEGEMBIRAAN DAN RASA SYUKUR - SEGENAP KRU KANTONGBERITA.COM MENGUCAPKAN SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1445 H/2024 banner 325x300

banner 325x300

KPU Tapteng Resmi Dilaporkan ke DKPP Atas Dugaan Pelanggaran Etik dan Hukum Perekrutan PPS

Foto : M Hendrawan SH (36) dari Law Office Syahruzal Yusuf & Associates saat melaporkan KPU Tapteng ke DKPP.

Kantong Berita, Jakarta-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Sumatera Utara resmi dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) oleh M Hendrawan SH (36) dari Law Office Syahruzal Yusuf & Associates.

Laporan tersebut terkait dugaan pelanggaran etik dan hukum oleh KPU Tapteng dalam perekrutan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Tapanuli Tengah.

“Benar, kami sudah laporkan KPU Tapanuli Tengah ke DKPP dengan nomor register 01-24/SET-02/III/2023 perihal pengaduan dugaan pelanggaran kode etik dalam seleksi PPS di Kabupaten Tapteng,” kata Hendrawan dalam keterangan tertulisnya kepada Wartawan, Selasa (28/3/2023).

Dijelaskannya, setelah menerima kuasa dari puluhan calon PPS yang sudah dinyatakan lulus administrasi dan seleksi ujian, namun namanya tidak tercantum dalam pelantikan, mereka langsung mengumpulkan data-data dan membuat laporan ke DKPP.

Dari hasil data yang mereka peroleh kata Hendrawan, hampir di setiap desa terjadi dugaan pelanggaran kode etik dan hukum yang dilakukan oleh KPU Tapteng dalam perekrutan PPS tersebut.

Bahkan parahnya lagi kata Hendrawan, ada peserta yang tidak ikut ujian wawancara dalam seleksi tersebut namun dinyatakan lulus dan dilantik menjadi anggota PPS.

“Itu terjadi di Desa Sigambo-gambo. Makanya kita menduga kuat bahwa perekrutran PPS yang dilakukan oleh KPU Tapteng ini tidak independen dan sarat dengan KKN. Karena hampir di setiap desa peserta yang sudah dinyatakan lulus ujian tetapi tidak ikut namanya dalam pelantikan,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Hendrawan juga menuding perekrutan yang dilakukan oleh KPU berjalan secara terstruktur, sistematis dan masif. Karena, hampir di setiap desa peserta yang sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi, lulus ujian tertulis, lulus ujian wawancara tidak ada namanya dalam pelantikan.

Sementara sebaliknya, yang tidak ikut wawancara, malah ikut dilantik.

“Kuat dugaan kita sudah terjadi pengkondisian secara terstruktur, sistematis dan masif sistematis,” pungkasnya.

Atas dasar itulah, Hendrawan yakin pengaduan mereka akan secepatnya ditanggapi oleh DKPP, karena mereka sudah melengkapi semua data-data dan bukti-bukti terkait dugaan pelanggaran tersebut. (red)