Kantong Berita, SIBOLGA – Responsif terhadap dorongan dan dukungan yang disampaikan oleh sejumlah aktivis pemerhati pembangunan Sibolga-Tapteng terkait pembangunan Rumah Sakit Umum DR FL Tobing Sibolga, Wakil Ketua DPRD Sibolga, Jamil Zeb Tumori, menyatakan apresiasinya.
Jamil menyatakan bahwa pengalihan anggaran yang dilakukan oleh Pemko Sibolga untuk pembangunan RSU tersebut sebelumnya telah melanggar regulasi. Menurutnya, alokasi dana sebesar Rp10 miliar dari Renja BLUD seharusnya untuk kebutuhan operasional, pembelian obat-obatan, dan kebutuhan lainnya untuk Rumah Sakit DR FL Tobing. Sementara, pengalihan dana sebesar Rp17 miliar yang tidak pernah dibahas oleh Komisi dan Banggar DPRD, menurut Jamil, melanggar regulasi yang berlaku.
Jamil juga menyoroti penggunaan dua mata anggaran pada pembangunan RSU DR FL Tobing yang dinilainya melanggar prinsip dan berpotensi menjadi masalah hukum. Dia mengingatkan akan konsekuensi hukum yang mungkin timbul akibat tindakan tersebut.
Selain itu, Jamil menegaskan bahwa saat ini fokus Pemerintah adalah pada penanganan Covid-19, sehingga pembangunan menjadi sekunder. Dia menyatakan bahwa menyelamatkan nyawa masyarakat menjadi prioritas utama saat ini, dan menyatakan kekhawatiran bahwa fokus pada pembangunan bisa mengalihkan perhatian dari upaya penanganan pandemi.
Meski demikian, Jamil mengusulkan agar Pemko Sibolga segera menyampaikan perubahan APBD 2020 agar pembangunan Rumah Sakit dan Kantor SatPol PP dapat segera dibahas di DPRD. Dia menegaskan bahwa semua pihak memiliki niat baik untuk membangun dan mendukung pemulihan ekonomi masyarakat, namun haruslah dalam koridor aturan yang berlaku.
