Pimpinan Lintas Parpol dan DPRD Tapteng Sepakat Ciptakan Kekondusifan Pemilu dan Netralitas PNS

Pimpinan Lintas Parpol dan DPRD Tapteng Sepakat Ciptakan Kekondusifan Pemilu dan Netralitas PNS
Foto : Ketua DPRD NasDem Tapteng bersama anggota DPRD lintas partai usai menggelar diskusi seputar Pemilu dan Pilkada Tapteng 2024.

Kantong Berita, TAPTENG-Pimpinan lintas Partai Politik bersama Pimpinan DPRD dan Fraksi DPRD Tapanuli Tengah (Tapteng), sepakat menciptakan kekondusifan pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 mendatang.

Kesepakatan itu tercipta dari diskusi bersama Ketua DPD NasDem Tapteng Bakhtiar Ahmad Sibarani, SH yang juga mantan Bupati Tapanuli Tengah di kediamannya di Pandan, Selasa (24/1/2023).

Ada pun yang dibahas dalam pertemuan tersebut diantaranya persiapan Aparat Pemerintah maupun Penyelenggara dalam hal ini KPUD dan Bawaslu dalam menyambut pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada tahun 2024.

Safaruddin Simatupang anggota Partai Gerindra yang turut hadir pada diskusi tersebut mengatakan bahwa mereka mengadakan diskusi ringan sekaligus silaturahmi tahun baruan di kediaman Bakhtiar yang diikuti oleh Pimpinan DPRD, para Ketua Komisi, Ketua Fraksi, serta Sekretaris Fraksi.

Senada juga dikatakan Ketua DPRD Tapteng, Khairul Kiyedi Pasaribu yang menegaskan, telah terjadi kesepakatan bersama antar lintas pimpinan partai politik untuk menjaga kekondusifan di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Sementara itu, Bakhtiar Ahmad Sibarani pada kesempatan tersebut menegaskan bahwa kesepakatan yang sudah diambil untuk menjadikan Pemilu dan Pemilukada kondusif, jujur dan adil, itu sebagai bukti tanggungjawab dan kecintaan mereka akan kedamaian di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Menurut Bakhtiar, KPU sudah bekerja merekrut PPK dan PPS. Begitu juga dengan Panwaslu yang sudah merekrut Panwas Kecamatan. Mereka mengaku menghormati apapun yang dilakukan penyelenggara, asalkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekilas Bakhtiar menjelaskan banyaknya isu yang saat ini beredar ditengah masyarakat, yang menyebut ada titipan oknum tertentu dalam proses perekrutan PPK dan PPS. Namun kata Bakhtiar, isu tersebut masih butuh pembuktian.

“Ada yang menyebutkan itu adalah keluarga penyelenggara, adik ipar oknum anggota KPUD Tapteng, dan lain sebagainya. Saya tegaskan dalam kesempatan ini, tidak ada larangan untuk siapapun ikut dalam proses seleksi tersebut, karena itu adalah hak konstitusinya. Yang menjadi masalah itu jika mereka diloloskan bukan karena kemampuannya melainkan karena titipan. Semoga hal ini tidak terjadi,” kata Bakhtiar.

Ditambahkannya, juga ada informasi yang berkembang yang menyebut ada oknum anggota KPU Tapteng yang diduga akan mencalon sebagai Anggota DPRD Tapteng.

Hal itu menurut Bakhtiar sah-sah saja, karena itu adalah hak konstitusinya.

Namun dia menegaskan hal yang tidak boleh itu adalah, jika pencalonan itu memanfaatkan jabatannya untuk melakukan hal-hal yang menguntungkan perpolitikan dan keinginannya.

Terkait identitas oknum anggota KPU yang ingin mencalon anggota DPRD Tapteng tersebut, Bakhtiar masih merahasiakannya.

“Nanti kita lihat waktu mendaftar di Daftar Calon Sementara (DCS) baru kita tahu siapa namanya. Nama-nama memang sudah beredar, tapi itukan belum tentu. Orang yang belum mendaftar, jangan kita langsung berprasangka buruk. Kita gak boleh menghakimi seseorang, padahal dia belum tentu melakukannya. Biarkanlah dulu mendaftar. Karena itu adalah hak konstitusinya,” tukas Bakhtiar.

Selain itu, mantan Bupati Tapteng ini juga menyebutkan bahwa mereka sudah sepakat agar proses Pemilu nantinya, terbuka dan transparan.

Bahkan dia mengusulkan, mulai dari pembagian formulir disiarkan langsung lewat media sosial, agar tidak ada permainan atau fitnah.

Selain menyepakati kekondusifan Pemilu di Tapteng, pertemuan lintas pimpinan partai tersebut juga melahirkan kesepakatan menjaga netralitas ASN Pemkab Tapanuli Tengah.

“Kami juga sudah sepakat dengan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Tapteng beserta pimpinan Fraksi, dan pimpinan Partai Politik agar Aparatur Sipil Negara (ASN), Honorer dan juga Aparatur Desa jangan terlibat politik praktis, karena itu dilarang Undang-Undang. Ini juga sebagai bukti kecintaan kami terhadap para ASN dan Aparat Desa agar jangan menjadi korban,” pungkasnya.

Politisi muda asal Barus ini juga berpesan kepada ASN, bahwa kebersamaan dan persahabatan yang sudah terjalin selama ini, jauh lebih berharga daripada kepentingan yang lain.

“Jangan korbankan diri saudara. Boleh anda mendukung saya, mendukung orang lain, tetapi itu cukup dalam hati saja, dan jangan terlibat langsung dalam politik praktis. Saya yakin, apa yang sudah kita lakukan lima tahun yang lalu biarlah itu menjadi kenangan dan catatan manis bagi kita masing-masing,” ungkapnya sembari menambahkan bahwa PNS, Honorer, dan juga Kepala Desa memiliki hak pilih, tetapi jangan sampai ikut terlibat dalam politik praktis.

Kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah, mantan Ketua DPRD Tapteng ini meminta agar tetap menjaga kekondusifan dan tidak mau terpecah belah menjelang Pemilu nanti.

Demikian juga dengan Pilkada Tapteng 2024, dia mengajak para calon agar selalu menciptakan suasana yang damai dan harmonis untuk merebut hati rakyat.

“Dalam pertemuan tadi, saya sendiri yang menyampaikan kepada para pimpinan lintas Partai dan Pimpinan DPRD, serta Fraksi, agar ASN dan Kepala Desa beserta aparaturnya dijaga netralitasnya, baik itu yang niatnya mendukung partai saya maupun mendukung partai orang lain,” kata Bakhtiar.

Kepada ASN, Honorer dan Kepala Desa, Bakhtiar meminta agar segera menghentikan hal-hal yang bisa merugikan diri sendiri.

“Mulai sekarang dihentikan, baik itu di media sosial dan lain sebagainya. Tetapi kalau itu sifatnya hanya sebatas teman atau ketemu di jalan dan menyapa, dan tidak ada membahas politik, saya rasa itu tidak salah,” ucapnya.

Pada kesempatan itu Bakhtiar kembali menegaskan, bahwa dirinya belum memutuskan maju atau tidak dalam Pilkada Tapteng 2024 mendatang, karena waktunya masih lama.

“Sekali lagi saya mengajak agar penyelenggara Pemilu berlaku adil dan netral. Bila perlu saat penghitungan suara nanti dilive kan saja di media sosialnya masing-masing agar transparan. Jangan orang lain yang curang kita yang dituduh. Marilah bekerja sesuai dengan aturan dan menjunjung tinggi netralitas dan keadilan,” pungkasnya. (red)