Seminar Jurnalistik PWI Sibolga-Tapteng ‘Apa, Siapa itu wartawan dan undang-undang Pers’

  • Bagikan
Foto : Ketua PWI Sumut Farianda Putra Sinik (kiri), Anggota Dewan Pers Agus Sudibyo (tengah) dan Ketua Dewan Kehormatan PWI Sumut Syahrir (kanan).

Kantong Berita, TAPTENG-Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sibolga-Tapteng menggelar seminar jurnalistik di ruang Audio Visual STPK Matauli, Senin (15/11/2021).

Seminar yang membawa tema Apa, Siapa itu wartawan dan Undang-undang Pers tersebut menghadirkan narasumber dari Dewan Pers yakni Agus Sudibyo, yang menjabat sebagai Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga & Luar Negeri. Kemudian, Farianda Putra Sinik, Ketua terpilih PWI Sumut dan Syahrir, Ketua Dewan Kehormatan PWI Sumut.

Ini merupakan program kerja PWI Sibolga-Tapteng di tahun pertama terbentuk, setelah 25 tahun vakum.

Dalam pemaparannya, Agus mengawali dengan menjelaskan siapa itu wartawan dan etikanya dalam menjalankan tugasnya sebagai jurnalistik.

“Ketika memberitakan apapun harus menaati kode etik jurnalistik, harus Cover Both Site (meliput dari dua sudut pandang yang berbeda atau berlawanan, dengan menampilkan dua sisi dalam pemberitaan), harus berimbang dan tidak menghakimi. Kode etik jangan sampai diluar kepala. Kode etik harus di kepala kita. Kalau diluar kepala, makanya hantam sana hantam sini. Orang yang menyampaikan berita, apa yang harus diberitakan harus dipertimbangkan.
Wartawan tidak boleh semena-mena kepada narasumber, tidak boleh memeras,” terang Agus.

Menurutnya, Wartawan merupakan profesi yang mulia. Sama dengan profesi dokter, yang tidak bisa berhenti bekerja dalam kondisi apapun.

“Misalnya, saat Pandemi, ada 3 profesi yang gak bisa berhenti dalam situasi apapun. Salah satunya adalah tenaga medis. Kalau wartawan sampai berhenti, darimana lagi masyarakat dapat informasi,” ungkapnya.

Agus menegaskan kalau wartawan bukan orang yang kebal hukum. Menurutnya, seorang wartawan yang melakukan tindak pidana diluar profesinya sebagai wartawan, dapat dipidana seperti warga lainnya.

Baca Juga :   Seorang Anak di Tapteng Temukan Ayah Tidak Bernyawa

“Tetapi kalau masalahnya terkait berita atau perilakunya sebagai wartawan, itu tidak bisa dipidanakan, tidak bisa dilaporkan ke polisi. Harus di laporkan ke dewan pers,” tegas Agus.

Karena, Dewan Pers telah menadatangani MoU dengan Polri. Dimana dalam MoU tersebut ditegaskan, kalau Polisi menerima pengaduan dari masyarakat terkait perilaku wartawan, maka Polisi akan menyerahkannya ke dewan pers.

Pada kesempatan tersebut, Agus juga menjelaskan, ada 4 kategori wartawan, dari mulai wartawan yang punya sertifikasi Ujian Kompetensi Wartawan (UKW) hingga wartawan abal-abal. Dia juga menyebut ada 4 organisasi jurnalis yang terdaftar di Dewan Pers.

“Yang paling tinggi, Wartawan yang memiliki sertifikasi uji kompetensi wartawan (UKW). Kemudian, Wartawan yang sudah menjadi anggota Organisasi jurnalis. Yang terdaftar di Dewan Pers itu ada 4, PWI, IJTI, AJI dan PFI. Ada wartawan, belum UKW, belum menjadi anggota profesi wartawan, tapi dia bekerja di perusahaan yang terdaftar di dewan pers. Ada juga wartawan belum UKW, belum terdaftar di Organisasi profesi, perusahaan persnya tidak terdaftar di dewan pers dan disebut wartawan abal-abal,” ungkapnya.

Untuk mengetahui wartawan tersebut telah lulus UKW, Agus mengimbau masyarakat untuk mengakses website Dewan Pers.

“Pemerintah berhak menolak wartawan begini. Cek di website dewan pers, terdaftar atau nggak. Kalau ada wartawan yang gak jelas, menyebalkan, bapak, ibu berhak menolak,” tegasnya.

Namun demikian, masyarakat tidak perlu takut kepada wartawan. Bila merasa diresahkan oleh wartawan, Agus menyarankan untuk melapor ke Dewan Pers.

“Dewan Pers kerjanya bukan membela pers terus. Kami menegakkan kode etik. Kalau melanggar kode etik, harus meminta maaf. Tidak perlu takut kepada wartawan, karena wartawan itu bukan hantu. Karena wartawan bekerja sesuai kode etik,” pungkasnya.

Baca Juga :   Mendagri M. Tito Karnavian; Pemda perlu segera melakukan pencairan insentif bagi tenaga kesehatan

Disamping itu, pejabat publik juga diminta untuk terbuka terhadap wartawan. Agar pemberitaan tidak terkesan menghakimi.

“Pejabat publik jangan menutup diri dari wartawan. Kalau menutup diri, sama dengan mengajari wartawan untuk menulis berita tidak berimbang,” tandasnya.

Sementara, Ketua PWI Sibolga-Tapteng, Sahat Jason Gultom dalam keterangannya menjelaskan, seminar tersebut merupakan progran kerja PWI dengan tujuan menambah pemahaman tentang tugas wartawan.

Di pilihnya tema Apa, siapa wartawan dan undang-undang Pers, mengingat 6 bulan terakhir tingkat kekerasan terhadap wartawan di Sumut cukup tinggi. Bahkan ada yang berujung pembunuhan dan kekerasan lainnya.

“Melihat kondisi itu perlu dilakukan diskusi bersama para stakeholder untuk sama-sama mengetahui apa itu wartawan, siapa itu wartawan dan UU Pers. Dan kami berterima kasih, pak Agus dari Dewan Pers bisa hadir dan juga ketua PWI Sumut dan Dewan Kehormatan PWI Sumut. Terima kasih kepada teman-teman PWI dan juga panitia yang sudah sukses menggelar acara ini,” kata Jason.

Amatan, hadir pada seminar tersebut Asisten I Erwin marpaung yang mewakili Pemkab Tapteng. Waka Polres Tapteng Kompol Rohmat dan mewakili Polres Sibolga.

Kemudian, perwakilan Danrem 023/KS dan Kodim 0211/TT, perwakilan Pengadilan Negeri Sibolga, Bea cukai dan Bank Indonesia.

Hadir, Kepala cabang Bank Sumut Pandan, Deddy Hutabarat, Perwakilan imigrasi, Kepala Dinas Kominfo Tapteng Darwin Pasaribu. Kepala Badan Kesbangpol Tapteng Budi Siahaan, Kepala Kesbangpol Sibolga Sanggaraja Sitompul, tokoh agama, tokoh masyarakat, para pengusaha, BKAG, LSM dan perwakilan BEM STPK Matauli. (red)

  • Bagikan