banner 728x250

banner 728x250

banner 728x250

Seorang Janda di Sibolga, Laporkan PLN ke BPSK; Terungkap Dalam Sidang Perlakuan Petugas P2TL

  • Bagikan
Foto : Sidang antara Yenimar dengan pihak PLN di kantor BPSK Sibolga.

Kantong Berita, SIBOLGA-Seorang janda penghuni perumahan Tukka Lestari, Kelurahan Bona Lumban, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, melaporkan pihak PT. PLN Cabang Sibolga ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Pasalnya, ditengah Pandemi Covid-19 saat ini, pihak PT. PLN membongkar meteran listrik rumahnya. Dengan tuduhan pencurian arus.

Wanita bernama Yenimar Simatupang (44) tersebutpun menghadiri sidang yang digelar di kantor BPSK di Sibolga, Kamis (8/7). Sidang dipimpin oleh Kartika Syaputra sebagai Ketua Majelis dengan anggota Lau Rimba Sinaga, Nazar Tanjung dan Erwin Simatupang.

Hadir mewakili PT. PLN Cabang Sibolga, Khairul sebagai Suvervisor Pengawasan P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) sebagai terlapor.

Dalam sidang terungkap dari pengakuan Yenimar bahwa pihak PLN membongkar meteran listrik rumahnya tanpa sepengetahuannya.

Tak hanya itu, petugas P2TL juga bertindak tanpa pendampingan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Pemerintah setempat dan warga sekitar.

“Tanggal 21 Juni 2021, saya ditelpon anak saya, kebetulan waktu itu saya lagi di kantin (kerja). Kata anak saya, orang PLN ada didepan rumah. Saya datang, saya lihat Kwh (Meteran listrik) sudah dicabut. Saya tanya kenapa dicabut. Katanya ada yang gak beres dimeteran itu,” terang Yenimar dengan nada dongkol mengingat perlakuan pihak PLN yang dianggap arogan.

Mendengar itu, janda 3 anak tersebutpun sontak kaget. Merasa tidak bersalah, diapun meminta petugas P2TL untuk menunjukkan bukti pencurian arus yang dituduhkan.

Namun anehnya, petugas P2TL hanya mengarahkan Yenimar untuk datang ke kantor PT. PLN Cabang Sibolga tanpa memberi penjelasan.

Baca Juga :   Seorang Anak di Tapteng Temukan Ayah Tidak Bernyawa

Keesokan harinya pun, saat mendatangi kantor PLN Cabang Sibolga, dirinya tidak mendapatkan penjelasan yang memuaskan dari Khairul, yang dia temui saat itu.

Tak hanya itu, Yenimar juga menjelaskan kepada Majelis sidang bahwa, meteran listrik rumahnya sudah ada sejak mereka membeli perumahan tersebut beberapa tahun yang lalu.

Sebagai pengusaha kantin perkantoran, dirinya mengaku jarang berada di rumah. Namun, tagihan listrik rumahnya kerap membengkak hingga menyentuh angka Rp600.000 perbulan.

“Saya gak ngerti kabel. Meteran itu sudah ada disitu sejak awal saya tinggal disitu. Kami tinggal di rumah berempat, saya janda, gak ngerti listrik. Kami gak ber AC, gak ada dispenser, TV pun gak pernah ditonton. Karena, saya pergi pagi kerja di kantin, malam baru pulang. Sebelumnya, tagihan listrik kami terus membengkak, padahal gak ada pemakaian yang besar, sampai Rp600 ribuan. Katanya ada kabel biru, kabel biru itu nampak dari luar (gak tersembunyi) saya gak pernah perhatikan kabel itu. Karena saya gak mengerti. Dituduh mencuri arus, arus apa yang saya curi, saya gak mengerti,” ungkapnya.

Yenimar juga mengaku pernah mengalami kerusakan pada listrik rumahnya tahun 2018 yang lalu. Dan melalui tetangganya, petugas perbaikan dari PLN pun datang dan memperbaikinya.

“Tahun 2018 pernah ada gangguan listrik, kemudian tetangga memanggil orang PLN lewat telpon. Kemudian petugas PLN datang memperbaiki,” pungkasnya.

Baca Juga :   Warga Tapteng Berstatus PDP Meninggal Dunia di RS Pirngadi; Ada Riwayat Penyakit Paru

Pada sidang tersebut, Lau Rimba sempat mempertanyakan sikap pihak PLN yang memutus langsung Meteran konsumen tanpa terlebih dahulu memberikan peringatan.

“Apakah PLN tahu, meteran itu bagus atau error. Kenapa gak ada peringatan dulu, kenapa langsung dibongkar. Sesuai aturan PLN, setiap 10 tahun harus dilakukan tera pada meteran listrik konsumen. Apakah sudah pernah ditera,” pungkasnya.

Saat diberi kesempatan memberi keterangan oleh Ketua Majelis sidang, Khairul membantah pernyataan Yenimar yang menyebut anggotanya membongkar meteran tanpa izin pemilik rumah. Karena menurutnya, saat petugas datang anak Yenimar sedang berada di rumah dan petugas telah memberitahukannya.

Khairul juga menerangkan bahwa apa yang mereka lakukan sudah sesuai SOP.

“Sama seperti Polisi, gak mungkin saat mau menangkap orang, terlebih dahulu memberikan surat pemberitahuan, kau mau ditangkap ya. Soal PPNS, kita dari Kepolisian. Kenapa kita gak bawa Polisi, nanti katanya kenapa harus bawa-bawa Polisi. Surat dari Reskrim ada,” jelas Khairul kepada Majelis sidang.

Setelah melalui proses sidang yang cukup panjang, akhirnya Ketua Majelis menskor sidang hingga, Selasa (13/7) depan.

Kemudian, pada sidang berikutnya, BPSK meminta pihak PLN untuk menghadirkan petugas P2TL yang mengeksekusi Meteran listrik Yenimar.

PLN juga harus menyerahkan dokumentasi pembongkaran meteran, SK P2TL dan sertifikat/kompetensi petugas, SK PPNS atau dari Kepolisian yang ditugaskan sebagai pendamping. (rif)

  • Bagikan