Kantong Berita, SIBOLGA-Sejumlah Wartawan dan LSM disuruh keluar dari ruang sidang Paripurna kantor DPRD Sibolga, Selasa (28/4).
Diketahui, rapat yang digelar sore itu, terkait anggaran penanggulangan virus Corona atau Covid-19.
Tidak diketahui, alasan pihak DPRD melarang sejumlah wartawan dan LSM untuk mengikuti sidang tersebut.
“Tadi kami sudah sempat masuk. Lalu, kami ditanya salah satu anggota dewan. Kita ditanya, apakah bapak mendapat undangan. Kita bilang, kita gak dapat undangan. Tapi, karena kita tahu ini rapat di ruang Paripurna DPRD, yang seyogyanya ini rapat terbuka untuk umum. Tapi sampai saat ini, DPRD tidak memberikan masuk para awak media dan LSM dan masyarakat umum,” kata Domenius Hasibuan, Ketua LSM Sekoci.
Menanggapi kebijakan DPRD yang melarang Wartawan dan LSM mengikuti sidang, para aktifis ini menduga ada sesuatu hal yang sengaja disembunyikan.
“Kita mempertanyakan ini, apakah ada yang disembunyikan dari penanganan covid-19 di Kota Sibolga. Tadi sempat kita dengarkan masalah penanganan Covid-19. Pembebasan retribusi dan pendataan masyarakat yang terdampak covid-19,” ketusnya.
Senada juga dikatakan Janner Silitonga, Ketua LSM Metro Watch, yang mengaku mengetahui adanya rapat di ruang sidang Paripurna DPRD Sibolga melalui Facebook seorang pimpinan DPRD Sibolga yang melakukan siaran langsung.
“Kita sangat menyayangkan apabila DPRD dalam rapatnya ini tertutup untuk umum. Saya juga tadi tahu kalau di DPRD ini ada rapat terkait penanganan Covid-19, dari salah seorang unsur pimpinan DPRD yang melakukan siaran langsung terkait rapat ini. Dengan disuruh keluarnya terkait rapat ini, menimbulkan sebuah pertanyaan bagi kita,” kata Janner.
Padahal sebelumnya, diakui kalau DPRD selalu terbuka dalam menyelenggarakan rapat di ruang Paripurna.
“Mengapa rapat-rapat sebelumnya DPRD selalu mengajak para praktisi, para jurnalis, LSM untuk menerima saran dan pendapat terkait penanganan Covid-19. Tetapi kenapa sekarang DPRD terkesan menutup-nutupi rapat hari ini dengan tim gugus tugas Covid-19 Kota Sibolga,” pungkasnya.
Janner berpesan, agar Pandemi Covid-19 tidak dijadikan sebagai panggung politik oleh para aktor.
“Harapannya, karena ini menyangkut penanganan covid-19, DPRD harus terbuka. Jangan covid-19 ini menjadi panggung politik bagi siapa saja aktor politik kota Sibolga ini. Hendaknya, penanganan covid-19 ini menjadi tanggungjawab bersama,” imbuhnya.
Amatan, hingga pukul 16.00 WIB, rapat masih terus berjalan. (red/kb)
