kantongberita.com, TAPTENG | Kantor Lurah Sibuluan Nalambok, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) di segel oleh warga, buntut dari kekecewaan terhadap penyaluran bantuan bencana yang dinilai tidak transparan serta minim sosialisasi.
Warga menyegel kantor pemerintahan tersebut dengan cara menumpukkan kayu dan seng di depan pintu sebagai bentuk protes atas kinerja Pemkab Tapteng.
Aksi penyegelan ini terjadi saat penyaluran bantuan stimulan pemulihan ekonomi dan penggantian perabot pascabencana senilai Rp8 juta per penerima di Kantor Pos Pandan.
Warga protes, karena daftar penerima bantuan dinilai masih amburadul, tetap tidak berubah meski gelombang protes terhadap Pemkab Tapteng telah dilakukan. Penerima bantuan saat ini adalah mereka yang menerima bantuan Jaminan Hidup (Jadup) tahap I yang telah dicairkan sebelumnya.
Padahal, Pemkab Tapteng telah berjanji akan memperbaiki kesalahan data pada penerimaan Jadup tahap I. Dimana, banyak warga yang tidak terkena bencana malah kebagian bantuan. Sedangkan yang benar-benar terkena bencana tidak terdaftar sebagai penerima bantuan.
Menanggapi situasi tersebut, anggota DPRD Tapteng dari Fraksi NasDem, Ardino Tarihoran, yang turun ke lokasi meminta masyarakat menahan diri dan tidak melakukan tindakan melanggar hukum.
“Kami mengimbau masyarakat untuk bersabar. Jangan melakukan tindakan yang melanggar hukum,” imbuh Ardino.
Diapun meminta Pemkab Tapteng melalui BPBD dan Dinas Sosial agar lebih terbuka dan aktif melakukan sosialisasi terkait mekanisme penyaluran bantuan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Senada juga disampaikan oleh anggota DPRD Tapteng dari Fraksi Gerindra, Deni Herman Hulu yang menghubungkan peristiwa tersebut dengan sikap Pemkab Tapteng yang tidak pernah bersedia hadir setiap kali diundang Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor Dewan membahas terkait protes warga korban bencana terhadap pendataan yang tidak akurat.
“Kami sudah beberapa kali mengundang Bupati dan OPD terkait untuk membahas persoalan ini, tetapi tidak pernah hadir,” ujar Deni.
Kedua abggita dewan tersebut berharap masyarakat dapat menahan diri sembari menunggu kejelasan dari pemerintah.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak Kelurahan Sibuluan Nalambok maupun Pemkab Tapteng terkait gelombang protes warga korban bencana atas pendataan yang dinilai tidak sesuai. (ts)
