kantongberita.com, JAKARTA | BPJS Kesehatan mendorong peningkatan mutu layanan kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang tidak hanya berorientasi pada jumlah pelayanan, tetapi juga pada manfaat kesehatan yang dirasakan peserta.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito mengatakan luasnya cakupan kepesertaan JKN perlu diikuti dengan peningkatan mutu yang diberikan oleh fasilitas kesehatan. Per 1 September 2026, Program JKN telah memberikan perlindungan kepada sekitar 284,3 juta penduduk atau lebih dari 98,6 persen populasi Indonesia.
“Tugas kita bukan hanya memastikan masyarakat terdaftar sebagai peserta, tetapi juga menjamin bahwa ketika membutuhkan pelayanan kesehatan, mereka memperoleh layanan yang bermutu serta perlindungan dari risiko finansial,” ujar Pujo dalam Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Tahun 2026, Selasa (15/9/2026).
Peningkatan pemanfaatan layanan terlihat dari jumlah fasilitas kesehatan yang bekerja sama. Per 1 September 2026, terdapat 23.816 FKTP, 3.221 FKRTL, hingga 7.180 sarana penunjang yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Sepanjang tahun 2014-2025, BPJS Kesehatan telah mengeluarkan lebih dari Rp1.279,8 triliun ke fasilitas kesehatan untuk membayar pelayanan kesehatan.
“Transformasi yang perlu kita bangun bersama adalah dari volume menuju value. Value-based care bukan tentang mengurangi pelayanan, tetapi memastikan peserta memperoleh pelayanan yang tepat, pada waktu yang tepat, sesuai kebutuhan medis, dengan hasil kesehatan yang terbaik,” kata Pujo.
Sebagai bentuk apresiasi, BPJS Kesehatan memberikan penghargaan Seva Paramahita Award 2026 kepada fasilitas kesehatan yang menunjukkan komitmen dan kinerja terbaik dalam memberikan pelayanan kepada peserta JKN.
BPJS Kesehatan juga meluncurkan wajah baru Petugas BPJS SATU (BPJS Siap Membantu) sebagai upaya memperkuat pengalaman peserta dalam memperoleh informasi dan pendampingan selama mengakses layanan.
Di sisi pembiayaan, BPJS Kesehatan memperkuat koordinasi dengan Asuransi Kesehatan Tambahan (AKT) melalui Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ).
Skema ini memungkinkan peserta JKN yang memiliki AKT memperoleh manfaat kenaikan kelas perawatan tanpa harus menanggung out-of-pocket di luar ketentuan.
Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat menekankan perluasan akses layanan JKN perlu berjalan seimbang dengan peningkatan mutu dan keberlanjutan.
Sementara Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, Maria Endang Sumiwi menegaskan tidak ada sistem jaminan kesehatan yang kuat tanpa didukung fasilitas kesehatan yang kuat.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menegaskan JKN adalah gotong royong raksasa bangsa.
“Program JKN adalah gotong royong raksasa bangsa ini yang harus kita jaga bersama. Kita ingin memastikan tidak ada lagi masyarakat yang merasa harus takut jatuh miskin karena sakit,” tegas Cak Imin.
Dalam acara tersebut juga diumumkan 30 penerima apresiasi Fasilitas Kesehatan Berkomitmen Tingkat Nasional, 6 penghargaan khusus untuk RS D Pratama dan DBTFMS, serta 15 pemenang Lomba Konten Edukasi JKN 2026, dengan RSUD Dr Soetomo Surabaya meraih Juara 1 untuk kategori Rumah Sakit Kelas A. (ril/red)
