kantongberita.com, TAPTENG | Ada yang menarik dari aksi sekelompok mahasiswa yang menggelar aksi demo di depan gedung DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, Kamis (4/9/2025). Aksi ini merupakan esensi dari aksi protes terhadap DPR RI yang terjadi hampir di seluruh Indonesia.
Setelah menyepakati mendukung tuntutan para mahasiswa, yang meminta agar pihak Kepolisian segera melepaskan mahasiswa yang ditahan karena aksi demo di Medan dan beberapa daerah lainnya. Serta menolak tunjangan mewah DPR RI, anggota DPRD Tapteng dari Fraksi PDI-Perjuangan, Joko Pranata Situmeang mengulik sekilas tuntutan para pendemo lainnya, terkait anggaran perayaan HUT Tapteng ke-80 sebesar Rp3 miliar yang dilaporkan oleh DPRD Tapteng ke pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
Dalam hal ini kata Joko tegas menyampaikan, sebagai angota DPRD dari partai pendukung pasangan Masinton-Mahmud yang kini menjadi Bupati dan Wakil Bipati Tapteng, dirinya dan anggota DPRD Tapteng dari Fraksi PDI-P lainnya, tidak ingin Masinton dan Mahmud masuk penjara.
Dijelaskannya, awal mula anggaran pesta HUT Tapteng sebesar Rp3 miliar tersebut diajukan, pihak DPRD telah melakukan pembahasan.
Namun, saat anggota DPRD pada saat pembahasan menyinggung adanya larangan dari Presiden Prabowo terhadap Pemerintah untuk menggelar acara seremonial, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah pun menghentikan pembahasan anggaran tersebut.
“Kami mewakili PDI-P bersama Pak Faomoni sebagai anggota banggar, kami menyaksikan pembahasan itu, oke. Tapi kami selalu menyatakan bahwa kami selaku penyeimbang tidak mau Bupati Tapteng masuk penjara. Kami tegaskan itu, oke, maka pada saat pembahasan, ada diajukan untuk HUT 3 Milyar. Bertanyalah kawan-kawan semuanya, 3 Milyar ini kemana. Sehingga dijelaskan kawan-kawan ini menegaskan dari mereka bahwa Bapak Prabowo Subianto menyatakan tidak memperbolehkan membuat acara seremonial. Disitu pak, tiba-tiba pembahasan tidak dilanjutkan,” ujar Joko, mencoba mengulik kembali terkait pembahasan anggaran perayaan HUT Tapteng ke-80.
Tak hanyabitu, Politisi muda ini juga menegaskan bahwa hingga saat ini, partainya masih konsisten sebagai partai ideologi yang berdiri pada kebenaran. Sehingga ditegaskannya, pada pembahasan anggaran Rp3 miliar tersebut bukan DPRD yang mempertahankan egonya.
“Perlu saya luruskan bapak/ibu dan Abang-abang semua. Tadi pimpinan menyampaikan bahwa PDI-P mencurigakan, tidak percayalah, apalah, jadi saya ingin menyampaikan begini, bahwa kami partai ideologi akan berdiri pada kebenaran, tidak mau berdiri pada kesalahan. Jadi bapak/ibu, saya ingin menyampaikan bukan DPRD mempertahankan egonya tentang APBD, bahwa APBD Tapteng saat ini Perkada dan berlaku satu tahun, oke. Ketika membahas P-APBD maka membahas SILPA yang akan digunakan ada senilai 16 Milyar, oke, dibahas bersama-sama dikantor dewan ini,” tukasnya.
Pria yang berlatarbelakang pengacara ini kemudian meminta para mahasiswa, agar tidak mudah termakan isu-isu yang menyesatkan tentang mereka di DPRD Tapteng.
Dia mencontohkan isu dimana pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan yang dikabarkan Perkada hingga 5 tahun berjalan mulus. Hal ini dibanding-bandingkan dengan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah yang juga akan Perkada selama 5 tahun kedepan, juga akan berjalan mulus.
Jokopun mernbantah info menyesatkan tersebut. Karena faktanya kata Joko, Perkada di Humbang Hasundutan terjadi hanya 1 tahun.
Karena menurutnya, sistem pemerintahan yang berjalan tanpa keterlibatan lembaga legislatif akan rentan berujung pada pemeriksaan Aparat Penegak Hukum (APH).
“Jadi, jangan kita mau di bodoh-bodohi, jika tidak dibahas P-APBD pak, Perkada berlanjut sampai Desember. Satu catatan pak ya, banyak beredar di Humbang Hasundutan katanya 5 tahun Perkada, salah pak, hanya satu tahun Perkada dihumbang Hasundutan. Mau habis periodenya sampai sekarang Bupatinya cengap cengap, karena diperiksa terus sama APH. Karena Perkada itu melepaskan pertanggungjawaban dari DPRD. Nah itu, jadi kawan-kawan satu pergerakan dari kalian, saya mantan pergerakan dari kalian jangan kita mau digiring ke arah yang salah, jadi waktunya saya luruskan ya pak Faomoni ya, selaku Ketua fraksi saya mohon izin saya harus meluruskan ini Pak Faomoni,” tegas Joko. (red)
