kantongberita.com, TAPTENG | Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara Kementerian Pekerjaan Umum membenarkan bahwa Pemerintah hingga kini belum membayarkan progres kerja proyek pascabencana yang dikerjakan oleh PT. Adhi Karya.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Devi Alcitra Candra, Kepala Satker Wilayah 2 yang dihubungi via telepon selularnya, Senin (1/6/2026).
“Betul om, Negara blm ada pembayaran ke PT. Adhi Karya,” ungkap Devi.
Menurutnya, dana pengerjaan yang digunakan oleh PT. Adhi Karya merupakan dana perusahaan, tanpa bantuan keuangan dari Pemerintah.
“Setau saya dana internal PT. Adhi Karya,” ujarnya.
Devi juga membenarkan terkait belum adanya kontrak kerja yang ditandatangani antara Kementerian PU dengan PT. Adhi Karya dalam pengerjaan sejumlah titik bencana yang terjadi 25 Nevember 2025 lalu.
Untuk sementara, pihak Kementerian PU hanya memberikan SPMK (Surat Perintai Mulai Pekerjaan) kepada PT. Adhi Karya sebagai pegangan dalam memulai pengerjaan proyek.
Karena menurut Devi, hingga kini anggaran untuk proyek penanggulangan pascabencana belum ada.
Namun, agar perekonomian daerah twrdampak bencana dalam kembali normal, sehingga proses pengerjaan tetap dilakukan meski anggarannya belum ada.
“Jd skema yg ada kita pakai SPMK, Surat Perintah Mulai Kerja, Belum bisa kontrak krn anggaran masih dalam proses. Intinya bukan mencari. Tp kementerian masih upaya pemenuhannya. Dan pekerjaan dr awal tanggap darurat itu hrs dilaksanakan supaya jalan fungaional dan masyarakat bs bergerak dan elonomi juga berjalan,” tukasnya.
Meski demikian kata Devi lanjut menjelaskan, pihaknya dari BBPJN Sumut telah berkoordinasi dengan Kementerian PU di Jakarta, agar kontrak kerja segera ditandatangani, serta pencairan anggaran segera dilakukan.
“Krn anggaran cukup besar dan kejadian juga di 3 provinsi. Jd saat ini masih dalam proses pemenuhan untuk anggarannya. Tadi kita sudah koordinasi dengan teman-teman di Jakarta, mudah-mudahan bulan Juni ini anggarannya bisa dicairkan,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, dibalik viralnya video penumpukan BBM jenis Solar di mess milik PT. Adhi Karya yang terletak di jalan Z.A. Glr. Sutan Kumalapontas Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, terungkap fakta menarik dibalik pengerjaan proyek pascabencana yang ternyata hingga kini belum dibayarkan oleh Pemerintah.
Fakta tersebut terungkap dari pernyataan perwakilan PT. Adhi Karya yang membidangi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Chairul Adha Hasibuan kepada wartawan.
Dimana menurut Chairul, sejak dihunjuk Pemerintah untuk mengerjakan sejumlah titik bencana, pihak perusahaan hingga kini harus memutar otak mencari pinjaman.
Diketahui, selain di Aceh dan Sumatera Barat, titik bencana yang menjadi tanggungjawab PT. Adhi Karya berada di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah.
Mereka telah bekerja selama 5 bulan sejak Januari 2026. Namun, hingga kini PT. Adhi Karya belum menerima pembayaran dari progres kerja yang telah mereka kerjakan.
Itu pulalah yang menjadi alasan Managemen PT. Adhi Karya memilih menyewa rumah dengan ukuran yang tidak memadai sebagai tempat tinggal karyawan dan menumpuk material seperti BBM keperluan kerja, seperti mess yang saat ini mereka tempati.
Karena kata Chairul, untuk menyewa lokasi yang luas, yang layak dan memadai untuk tempat bernaung, Managemen perusahaan merasa kesulitan, disebabkan terkendala pada pendanaan.
Selain itu, BBM solar yang beberapa hari lalu sempat viral ternyata merupakan hasil Hutangan dari PT. Petro Insani Perkasa, sebuah perusahaan agen BBM Industri asal Medan yang selama ini menjadi mitra kerja PT. Adhi Karya.
Ironisnya menurut Chairul, proyek pascabencana yang dikerjakan oleh perusahaan plat merah tersebut saat ini, hingga kini belum memiliki kontrak kerja. (red)
