kantongberita.com, TAPTENG | Warga Kecamatan Sitahuis mengancam akan menutup kantor Pemerintahan buntut dari informasi yang mengatakan kalau penerima bantuan Jaminan Hidup (Jadup) tahap ke 2 hanya 2 orang dari warga Sitahuis.
Video tersebutpun viral dimedia sosial diupload oleh akun bernama Partomuan Hutagalung.
Tak hanya mengancam menutup Kantor Pemerintahan, pada video tersebut, seorang pria juga mengajak seluruh warga Sitahuis untuk ikut bergabung, beramai-ramai mendatangi kantor Pemerintahan, dari mulai kantor Lurah, Kantor Camat, hingga Kantor Pos, besok, Kamis (25/6/2026).
Langkah warga ini sebagai bentuk protes kepada Pemerintah, karena ketidak akuratan data penerima Jadup tahap 2.
“Besok tanggal 25, kita akan segera menutup kantor. Karena yang kita dapat informasi dari Kelurahan, cuma hanya 2 keluarga yang menerima Jadup tahap ke 2. Makanya kita harus bertindak untuk besok. Ini diundang, untuk semua masyarakat Krcamatan Sitahuis agar berbondong-bondong dan merapat ke kantor Camat, untuk menutup segala kantor yang ada di Kecamatan Sitahuis,” ujar pria dalam video tersebut.
Ajakan menutup Kantor tersebut tidak hanya sebatas Kantor Pemerintahan yang ada di Kecamatan Sitahuis saja, pria tersebut juga mengajak masyarakat untuk menutup Kantor Bupati Tapanuli Tengah.
“Agar kita berbondong-bondong untuk besok, untuk menutup segala kantor, sampai ke kantor Bupati,” imbuhnya.
Dia ingin seluruh warga Kecamatan Sitahui nantinya mempertanyakan data yang sudah mereka masukkan lewat Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.
“Makanya kita terus menuntut dan mengawal data-data yang sudah kita masukkan ke kantor camat dan ke kantor dinas sosial,” tukasnya.
Tak hanya menutup sejumlah Kantor, warga juga mengancam akan memberhentikan bantuan pembangunan rumah rusak ringan dan sedang.
“Dan juga pembangunan rehab rumah, rumah rusak ringan, rumah rusak sedang, akan kita stop. Ini harus diperhatikan, agar Pemerintah itu tidak main-main, dan tidak hanya janji-janji,” ucap pria tersebut.
Diakhir videonya, dia meminta Bupati Tapteng Masinton Pasaribu untuk menepati janjinya, yang akan mencairkan bantuan Jadup tahap ke 2 kepada warga yang telah menyerahkan dokumen administrasinya.
“Dan juga kepada Bupati Tapanuli Tengaj, Bupati Masinton Pasaribu ini jangan hanya omon-omon pak, tolong masyarakat ini. Dan juga janji-janji tanggal 17 yang lalu, bapak Bupati sudah menjanjikan Jadup akan dicairkan segera. Tetapi yang kami dapat informasi, hanya 2 keluarga di Kecamatan Sitahuis,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, setelah beberapa kali di demo oleh masyarakat dan tidak pernah hadir menerima aspirasi pendemo, kali ini Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu akhirnya muncul menghadapi masyarakat korban bencana, yang menggelar aksi demo ke kantor Bupati Tapteng, Rabu (17/6/2026), menuntut pembagian bantuan bencana Jaminan Hidup (Jadup) Tahap 2 agar segera dilakukan.
Dihadapan ratusan massa aksi, Bupati Masinton kembali melontarkan sebuah janji, bantuan bencana Jadup Tahap 2 akan cair pada akhir bulan Juni 2026.
“Minimal akhir Juni (2026) bisa terealisasi, atau awal Juli, minggu pertama. Kalau bisa secepatnya,” ujar Masinton dihadapan para pendemo, Rabu (17/6/2026).
Ini bukan pertama kali Masinton berjanji. Sebelumnya di bulan April 2026, Masinton pernah berjanji kepada masyarakat korban bencana kalau bantuan Jadup akan cair Kamis, beberapa hari setelah dia berjanji.
Namun, janji tersebut ternyata tidak terealisasi. Karena hingga kini, apa yang diharapkan para korban bencana untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup pasca bencana, tidak kunjung terealisasi.
Ironisnya, janji palsu tersebut disampaikan oleh Bupati Masinton kepada para korban bencana dihadapan Gubernur Sumut, M. Bobby Afif Nasution.
Tak hanya bantuan Jadup Tahap 2, Masinton juga menyebut kalau bantuan Jadup untuk Tahap 3 dan 4 sedang dalam proses pencairan. Karena menurutnya, dalam aturannya, bukan hanya Pemkab Tapteng yang berperan, melainkan juga melibatkan sejumlah instansi penegak hukum, seperti Polisi dan Kejaksaan.
“Kemudian juga yang tahap 3, ini juga dalam proses. Tahap 3 dan 4, yang akan kita buka kan nanti. Itu sedang kita proses ekspos bersama APH (Aparat Penegak Hukum),” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu kembali di demo oleh warga korban bencana yang hingga kini belum menerima bantuan.
Ratusan masyarakat bersama mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat dan Pemuda Tapanuli Tengah dalam orasinya meminta Bupati Masinton menemui mereka dan menjelaskan alasan bantuan bagi korban banjir hingga kini belum juga diterima.
Sementara kata mereka, kelengkapan administrasi sebagai syarat memperoleh bantuan sudah berulang kali mereka berikan kepada petugas Pemerintahan. Namun, sudah 6 bulan lebih bencana berlalu, hingga kini bantuan yang dijanjikan tidak juga mereka terima.
“Ada apa ini Pak Bupati, kenapa hingga sekarang sudah tujuh bulan setelah bencana kami tidak mendapat bantuan. Kenapa Bapak pilih bulu, kami mau Bapak datang menjumpai kami masyarakatmu ini, Pak Bupati,” teriak orator demo.
Kemudian, seorang Mahasiswa yang ikut ambil peran sebagai orator menilai bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) gagal memberikan kepastian kepada masyarakat korban bencana.
Mereka menyebut warga tidak sedang meminta belas kasihan, melainkan menuntut hak yang semestinya diterima sebagai korban bencana alam.
“Warga tidak mengemis. Mereka menuntut haknya sebagai korban banjir. Yang terjadi justru pendataan berulang-ulang tanpa kejelasan. Kalau memang kendalanya ada di pemerintah pusat, Bupati harus menjelaskan kepada masyarakat dan memperjuangkannya. Kalau kendalanya ada di Pemkab Tapteng, Bupati juga harus jujur. Jangan hanya memberi janji agar masyarakat bersabar,” ujarnya.
Aksi demo korban bencana ke Kantor Bupati Tapteng ini diketahui bukan yang pertama kali sejak kepemimpinan Bupati Masinton Pasaribu.
Pada April 2026 lalu, masyarakat dan mahasiswa telah menggelar demonstrasi serupa dengan tuntutan yang sama. Namun hingga pertengahan Juni, warga mengaku belum melihat hasil nyata maupun kepastian kapan bantuan akan diterima.
Selain itu, disejumlah Kelurahan dan Kecamatan juga terjadi gelombang aksi yang sama menuntut transparansi pembagian bantuan bencana. Bahkan, warga yang geram memyegel kantor Pemerintahan, karena dinilai tidak becus menangani pendataan penerima bantuan bencana. (red)
