kantongberita.com, TAPTENG | Kalau sebelumnya, Ketua DPRD Tapteng Ahmad Rivai Sibarani mengusulkan agar Pemkab Tapteng mengucurkan anggaran sebesar Rp90 milyar untuk membantu 3.000 warga korban bencana. Kali ini dorongan datang dari Wakil Ketua DPRD Tapteng Joneri Sihite dan Ketua Fraksi Golkar Heni Sartika Simanjuntak.
Mereka meminta Pemkab Tapteng agar segera menggunakan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp123 miliar untuk membantu korban bencana alam banjir dan longsor yang terjadi 25 November 2025 yang hingga kini belum tertangani tuntas.
Karena kata Joneri, berdasarkan data Dinas Sosial, bencana tersebut melanda 18 dari 20 kecamatan di Tapanuli Tengah dengan total korban terdampak sebanyak 34.000 KK. Namun hingga 9 bulan berjalan, baru 9.000 KK yang mendapatkan bantuan.
“Artinya masih ada 25 ribu KK lagi yang tidak tertangani. Ini masalah kemanusiaan. Sudah 9 bulan berjalan penanganan bencana belum tertangani. Masyarakat hanya menunggu janji-janji,” ujar Joneri dalam keterangan persnya usai mengikuti rapat pimpinan DPRD Tapteng, Rabu (19/8/2026).
Menurutnya, jika Rp123 miliar tersebut dibagi untuk 25 ribu KK yang belum tertangani, maka setiap KK berpotensi mendapat bantuan sekitar Rp5 juta.
“Kami sebagai wakil rakyat terpanggil untuk menangani dulu. Kami mohon kepada bupati supaya Rp123 miliar ini disetujui. Kami siap bertanggung jawab, asal benar-benar eksekutif membaginya kepada korban bencana,” tegasnya.
Joneri, yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Tapanuli Tengah ini juga menyoroti lemahnya koordinasi di lapangan. Ia menyebut hingga saat ini kepala desa dan lurah belum pernah dikumpulkan oleh pemerintah daerah untuk pendataan dan penanganan bencana.
“Itu tetap kesalahan bupati. Saya pastikan itu kesalahan bupati. Kalau kinerja bupati ini baik, kami fraksi Golkar akan mem-backup beliau, membela beliau. Tapi ini kami harus membela rakyat kami,” katanya.
Lebih lanjut Joneri Sihite menambahkan, pihaknya siap dipotong gaji demi membantu korban bencana. Ia juga menyinggung soal efisiensi anggaran, mengingat Pemkab Tapteng disebut tidak memiliki mobil dinas dengan alasan tidak ada uang, padahal kas daerah masih tersedia Rp175 miliar.
“Kami siap tidak digaji pun asal korban bencana tertangani. Sekarang pertanyaannya, eksekutif siap enggak? Jangan mengumpulkan kekayaan dari korban bencana ini,” ucapnya.
DPRD Tapteng berharap pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten segera berkoordinasi maksimal agar penanganan bencana tidak berlarut-larut.
Terlebih saat ini curah hujan masih tinggi dan warga di sejumlah titik seperti di Tukka masih terus terdampak banjir dan lumpur.
“Kami berharap presiden, gubernur, dan bupati lihatlah kondisi ini. Presiden sudah datang, menteri sudah datang, kapolri sudah datang. Seharusnya jika koordinasi baik ini sudah rampung,” tutup Joneri.
Senada dengan Joneri, Ketua Fraksi Golkar Heni Sartika Simanjuntak, juga menilai kalau dana tersebut tidak perlu disimpan karena merupakan uang negara, bukan uang pribadi.
“Kenapa uang itu tidak kita gunakan untuk korban-korban bencana? Hampir tiap hari hujan. Kasihan orang-orang di Huta Nabolon sana. Sudah 9 bulan bencana ini. Ada juga korban jiwa, 134 orang meninggal, baru 80 yang terealisasi. Masih ada 55 lagi belum dapat,” ujar Heni. (red)
