DPRD Pertanyakan Alasan DLH Tapteng Belum Bayar Honor 79 Petugas Kebersihan yang Telah Dirumahkan

kantongberita.com, TAPANULI TENGAH | Nasib pilu menimpa para petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tapanuli Tengah. Tenaga Harian Lepas (THL) yang menjadi garda terdepan membersihkan sisa-sisa bencana alam November 2025 lalu, hingga kini dikabarkan belum menerima haknya secara penuh.

Dari data yang diperoleh, ada 79 petugas kebersihan dilaporkan mengalami penundaan pembayaran honor sejak awal tahun 2026. Ironisnya, tak hanya honor yang tidak dibayarkan, DLH Tapteng justru merumahkan mereka alias memberhentikan mereka secara permanen dari pekerjaan mereka sebagai petugas kebersihan.

Padahal sebelumnya, sempat muncul pernyataan dari DLH Tapteng, akan membayarkan gaji/honor ke 79 orang yang dirumahkan tersebut pada akhir bulan Juli 2026. Janji itu pun sempat memberi harapan baru bagi para petugas kebersihan.

Namun janji tinggal janji. Keluhan mengenai belum cairnya hak petugas kebersihan ini masih terus disuarakan hingga November 2026. Artinya, sudah hampir setahun persoalan ini berlarut-larut tanpa penyelesaian.

Persoalan inipun kembali diungkap pada rapat pembahasan R-APBD yang digelar antara TAPD Pemkab Tapteng, Dinas Lingkungan Hidup dengan Banggar DPRD Tapteng, Selasa (17/11/2026). Anggota DPRD dari Fraksi NasDem Willy Sahputra mempertanyakan alasan Pemkab Tapteng belum merealisasi janjinya akan membayarkan gaji THL tersebut pada bulan Juli 2026.

“Kenapa belum dibayarkan, kemarin janji dibayarkan Juli, tapi sampai sekarang belum dibayarkan. Tolong lah bu kadis, karena ini menyangkut dunia akhirat. Gak ada gunanya anggaran kegiatan ini besar-besar, sementara gaji petugas saja gak terbayarkan,” ketus Willy sembari berharap THL yang telah dirumahkan dapat kembali dipekerjakan.

Menanggapi itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Erni Batubara hanya mampu berjanji kembali, akan membayarkan honor petugas kebersihan tersebut dalam tahun ini.

“Masih proses, mudah-mudahan bulan ini sudah dibayarkan. Kami juga prihatin sama mereka,” ujar Erni.

Terkait usulan mempekerjakan kembali THL tersebut, Erni menjelaskan bahwa hal itu tidak dapat dilakukan, karena bertentangan dengan aturan BKN yang telah menghapus pegawai dengan status THL atau honorer dan diganti dengan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Sementara, untuk diangkat menjadi PPPK paruh waktu maupun penuh waktu, 79 petugas kebersihan tersebut tidak memenuhi syarat. Dari 79 petugas kebersihan yang dirumahkan tersebut sebagian telah berusia diatas 58 tahun, melampaui batas usia yang ditentukan oleh BKN, dan sebagian lagi tidak memiliki ijazah. (red)

 

Iklan
Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *