kantongberita.com, TAPTENG | Amburadulnya penanganan penanggulangan bencana serta pendataan penerima bantuan di Kabupaten Tapanuli Tengah berbuntut panjang.
Akibat geram dengan pendataan yang amburadul, yang disuguhkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, sejumlah masyarakat korban bencana bersama sekelompok mahasiswa akhirnya menggelar aksi damai menuntut keadilan ke Kantor DPRD Tapteng, Senin (20/4/2026).
Ironisnya, dibalik kegaduhan tersebut muncul paradigma buruk terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Masyarakat korban bencana, yang tidak kebagian bantuan menuding kalau Presiden lah dibalik semua kekisruhan ini.
Masyarakat menduga, Presiden tidak menepati janjinya yang akan mengucurkan dana Triliunan untuk pemulihan daerah-daerah terkena bencana.
Tudingan tersebut disampaikan oleh masyarakat Tapteng, korban bencana yang tidak mendapatkan keadilan pada pendataan penerima bantuan dihadapan sejumlah anggota DPRD Tapteng, yang membuka dialog di salah satu ruang rapat gedung DPRD Tapteng.
“Kenapa bisa lambat sampai setengah tahun tidak terselesaikan. Kami tidak menyalahkan Pemkab, kami tidak menyalahkan dewan. Jangan-jangan Probowo yang tidak sesuai dengan omongannya. Dia bilang, kami kasih Triliunan, ternyata tidak ada,” ujar Muhammad Rizky Pane (26) warga Sitardas dengan lantang, mewakili para pendemo menyampaikan aspirasinya didepan para anggota DPRD.
Tudingan tersebutpun memantik reaksi Ketua Fraksi Gerindra Deni Herman Hulu yang hadir menerima para pendemo. Deni berang dan membantah tudingan tersebut.
Dia memastikan bahwa anggaran yang dijanjikan oleh Presiden Prabowo tersebut telah disiapkan. Hanya saja, Bupati Tapteng Masinton Pasaribu yang lamban dalam proses penyalurannya.
Itu dibuktikan dengan terjadinya gelombang protes para korban bencana pada saat pembagian bantuan Jaminan Hidup (Jadup) tahap I beberapa waktu lalu.
Dimana, warga yang tidak terkena bencana terdaftar sebagai penerima bantuan. Sebaliknya, mereka yang rumahnya benar-benar diterjang bencana, malah tidak menerima.
“Saya ingatkan, ini bukan salah Presiden. Presiden punya anggota, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, yang mengajukan anggaran ini. Anggaran itu sudah ada, cuma bapak Bupati (Tapteng) yang tidak menandatangani,” tegas Deni lantang membantah tudingan yang mengarah ke Prsiden RI ke 8 tersebut.
Dia juga menyesalkan sikap Bupati Masinton dan seluruh jajarannya yang dinilai anggap remeh dengan kekecewaan masyarakat korban bencana yang tidak mendapatkan haknya sebagai penerima bantuan.
Gal itu dibuktikan dengan ketidakhadiran jajaran Pemkab Tapteng saat diundang Rapat beberapa kali oleh DPRD guna membahas persoalan pendataan masyarakat penerima bantuan yang amburadul.
Bahkan kata Deni, Sekretaris Dewan sendiri, yang notabene merupakan penghubung antara Eksekutif dengan legislatif, tidak hadir pada rapat dengar pendapat yang telah dijadwalkan oleh DPRD.
“Ini data saya, ini data saya, dari Dapil 4, ada 6 Kecamatan ini. Saya panggil OPD, BPBD ya, Camat Tukka, terus Dinas Sosial. Kami panggil kesini, kami undang, satupun OPD tidak hadir. Jangankan OPD, Sekwan kami aja tidak hadir,” ketus Deni.
Sebagai anggota DPRD dari Partai Gerindra, Deni mengaku sakit hati bila kesalahan yang menurutnya ada pada Bupati Masinton, dilimpahkan ke Presiden Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra.
“Tersinggung saya, karena bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto adalah Ketua Umum saya dari partai Gerindra. Jangan seakan-akan, kesalahan Bupati yang disalahkan adalah bapak Prabowo Subianto, saya tidak terima. Saya ingatkan kepada Bupati, cepat tandatangani ini data-data yang sudah dilaporkan dari Kecamatan,” pungkasnya. (red)
