kantongberita.com, MEDAN | Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri Nazry Penarik, hadir di Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia M. Tito Karnavian, yang digekar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Senin (12/1/2026).
Rakor tersebut membahas terkait percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang terjadi di wilayah Sumatera Utara.
Wali Kota hadir bersama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Sibolga, Rahmad Saleh Jambak, serta Plt Kepala Pelaksana BPBD Kota Sibolga, Fadlan Satia Siregar.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution menjelaskan, bencana banjir dan longsor telah berdampak pada berbagai sektor, antara lain infrastruktur jalan dan jembatan, sekolah, rumah ibadah, rumah warga, serta fasilitas publik lainnya.
“Untuk mempercepat proses pemulihan di wilayah terdampak bencana, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyiapkan anggaran sebesar Rp430 miliar untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir dan longsor,” ujar Bobby.
Dia juga menyebutkan bahwa lokasi terbesar bencana berada pada sektor infrastruktur, meliputi perbaikan jalan, jembatan, tanggul, normalisasi sungai, sumber daya air, serta rehabilitasi rumah warga dengan total sekitar Rp275 miliar.
Kemudian, juga akan dialokasikan anggaran pada bidang komunikasi dan informatika sebesar Rp1,68 miliar, pendidikan Rp36,8 miliar, kesehatan Rp6,9 miliar, serta bantuan keuangan kepada pemerintah daerah sebesar Rp110 miliar.
Disamping itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga merencanakan, akan melakukan pergeseran anggaran guna mendukung percepatan pemulihan pasca bencana.
Menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, pentingnya kesiapan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana (R3P), serta validasi data kerusakan dan kerugian akibat bencana.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, M. Tito Karnavian, selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemulihan Bencana Sumatera menyampaikan, terdapat sejumlah indikator yang menunjukkan daerah terdampak bencana mulai kembali normal.
“Dokumen R3P menjadi pedoman strategis dan kunci utama dalam pelaksanaan pemulihan pascabencana,” kata Tito.
Diapun mengingatkan, agar pemerintah daerah memastikan koordinasi yang solid antara BPBD, perangkat daerah terkait, TNI/Polri, serta pemerintah desa dalam setiap tahapan penanggulangan bencana menuju pemulihan.
“Hal tersebut penting agar penanganan dapat dilakukan secara cepat, terpadu, dan terukur. Secara umum, hasil pemetaan di Sumatera Utara menunjukkan indikator pemulihan yang semakin membaik,” pungkasnya. (red)
