kantongberita.com, MEDAN | Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri Nazry Penarik, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 (unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Utara.
Wali Kota Sibolga hadir di Auditorium BPK Perwakilan Sumatera Utara, Medan bersama beberapa kepala daerah se-Sumatera Utara lainnya, Selasa (31/3/2026).
Laporan keuangan Pemko Sibolga diterima langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Sumut, Paula Henry Simatupang.
Paula Henry Simatupang memberikan apresiasi kepada seluruh kepala daerah yang telah menyampaikan laporan keuangan tepat waktu, termasuk Pemko Sibolga.
“Kami mengapresiasi komitmen kepala daerah dalam menyampaikan laporan keuangan sesuai ketentuan. Ketepatan waktu ini menjadi langkah awal yang baik untuk mewujudkan pemeriksaan yang efektif,” ujar Paula.
Namun, ia menegaskan bahwa kualitas laporan keuangan tidak hanya dilihat dari ketepatan waktu atau capaian opini semata. Transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap regulasi tetap menjadi tolok ukur utama.
BPK juga mengingatkan pentingnya penguatan sistem pengendalian internal, penertiban pengelolaan aset, hingga tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya.
Sementara itu, Wali Kota Sibolga menegaskan bahwa penyerahan LKPD ini merupakan bagian dari komitmen Pemko Sibolga untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah.
“Ini bentuk tanggung jawab kami dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, sekaligus memenuhi kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan,” ujar Syukri.
Dia menambahkan, penyampaian LKPD dilakukan tepat waktu, yakni 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran 2025, sesuai aturan yang berlaku.
Menurut Syukri, proses penyusunan hingga penyerahan laporan keuangan bukan sekadar rutinitas tahunan. Ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas tata kelola yang lebih efisien, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan.
“Kami berharap Pemko Sibolga dapat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” pungkasnya.
Turut hadir pada kegiatan tersebut Wakil Wali Kota Sibolga Pantas Maruba Lumban Tobing, Inspektur Inspektorat Sibolga Ade Mahligai Putra Lubis, Kepala BKD Sibolga Aulia Dhuhri, serta Kepala BPKAD Sibolga Rahmad Jambak. (red)
