kantongberita.com, JAKARTA | BPJS Kesehatan menyelenggarakan Media Workshop bertajuk “Potret Satu Dekade Perjalanan Membangun Indonesia Sehat dan Menjaga Keberlangsungan Program JKN pada Pemerintahan Baru”.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menegaskan pencapaian penting selama 10 tahun penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Rabu (25/9). Dimana, Per 1 September 2024, lebih dari 277 juta jiwa atau 98,67 persen penduduk Indonesia telah terdaftar sebagai peserta JKN.
Capaian ini sekaligus mengukuhkan Indonesia sebagai negara dengan cakupan Universal Health Coverage (UHC) tercepat di dunia, dalam satu dekade.
Jika dibandingkan dengan capaian UHC di negara lain, seperti Korea Selatan, memerlukan 12 tahun untuk mencapainya.
Ghufron juga menjelaskan, dalam menjaga keberlanjutan Program JKN, BPJS Kesehatan terus memperkuat kemitraan dengan 23.294 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan 3.140 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL).
Tak hanya itu, BPJS Kesehatan juga memperluas layanan kesehatan di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS) di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar.
Pada tahun 2014, tercatat 92,3 juta pemanfaatan per tahun, dan pada 2023 jumlahnya meningkat menjadi 606,7 juta pemanfaatan per tahun, atau sekitar 1,7 juta pemanfaatan setiap hari.
“Hal ini membuktikan bahwa masyarakat semakin memanfaatkan akses kesehatan yang disediakan oleh JKN,” kata Ghufron.
Menurutnya, Inovasi teknologi menjadi kunci peningkatan layanan. Melalui Aplikasi Mobile JKN memungkinkan peserta untuk mengambil antrean online, mengubah data, hingga mencari informasi.
Hal ini sejalan dengan transformasi mutu layanan BPJS Kesehatan, dengan memberikan layanan yang semakin mudah, cepat, dan setara bagi seluruh peserta JKN.
Keberhasilan Program JKN menarik minat banyak negara untuk mempelajari sistem penyelenggaraan Program JKN. Seperti Inggris, Korea Selatan, dan Malaysia.
Organisasi internasional seperti World Bank, Joint Learning Network (JLN), dan International Social Security Association (ISSA) telah menjadikan BPJS Kesehatan sebagai model dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan di kancah global.
“Pada Maret 2024, ISSA bahkan menggelar The 17th ISSA International Conference on ICT in Social Security di Bali, dengan BPJS Kesehatan sebagai tuan rumah,” ungkap Ghufron.
Menghadapi pemerintahan baru, BPJS Kesehatan telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan Program JKN. Ghufron menjelaskan bahwa melalui penguatan cadangan dana JKN melalui pengelolaan aset dan likuiditas yang lebih optimal, serta kerja sama erat dengan pemerintah menjadi kunci utama dalam mendukung kesinambungan Program JKN.
Salah satu tantangan yang dihadapi BPJS Kesehatan adalah meningkatnya kasus penyakit berbiaya katastropik, seperti hipertensi, diabetes, dan kanker, yang pada 2023 mencapai Rp34,7 triliun.
“Untuk mengatasi hal ini, BPJS Kesehatan tengah gencar mensosialisasikan skrining kesehatan secara dini dan mengelola penyakit kronis melalui Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis), yang menyediakan layanan khusus bagi penderita diabetes dan hipertensi,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menyatakan bahwa capaian UHC melalui Program JKN di Indonesia terbilang sangat cepat dibandingkan dengan negara maju sekali pun.
Menyambut pemerintahan baru, dirinya mengatakan bahwa Program JKN akan tetap menjadi prioritas.
Karena, kesehatan adalah hak setiap warga negara, dan pastinya pemerintahan baru nantinya berkomitmen untuk terus meneruskan Program JKN sebagai salah satu program strategis negara.
“Kami juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk senantiasa mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan Program JKN,” ujar Hasan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan tidak hanya berperan di sektor kesehatan, tetapi juga sebagai bagian dari transformasi bangsa.
Emanuel juga menuturkan bahwa kontribusi berbagai pihak memainkan peran penting dalam ekosistem JKN. Peran BPJS Kesehatan sebagai penggerak ekonomi sangat penting, namun dengan semakin besarnya kepesertaan JKN, harus memastikan layanan di fasilitas kesehatan tetap optimal.
Senada juga disampaikan oleh Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, Nunung Nuryartono terkait pentingnya memastikan keberlanjutan dan sustainabilitas Program JKN.
Menurutnya, hal ini penting untuk diperhatikan dalam menjaga pengelolaan Program JKN.
“Pertama adalah penguatan tata kelola Program JKN, yang diiringi dengan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Tak hanya itu, yang terakhir adalah menjaga efektivitas program,” kata Nunung.
Koordinator Advokasi Jaminan Sosial BPJS Watch, Timboel Siregar juga turut mendukung pentingnya kolaborasi dengan stakeholder. Katanya, BPJS Kesehatan tidak bisa berjalan sendiri, dukungan berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk optimalisasi layanan, keaktifan peserta, dan kesinambungan iuran.
Melalui berbagai strategi dan kolaborasi, BPJS Kesehatan bertekad untuk menjaga keberlangsungan Program JKN demi tercapainya Indonesia yang sehat dan sejahtera di bawah pemerintahan yang baru.
“Namun melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 semakin mempertegas bahwa dukungan kementerian/lembaga turut serta dalam kesuksesan penyelenggaraan Program JKN,” pungkas Timboel. (ril/red)
