kantongberita.com, TAPTENG | Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu kembali di demo oleh warga korban bencana yang hingga kini belum menerima bantuan, Kamis (17/6/2026).
Ratusan masyarakat bersama mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat dan Pemuda Tapanuli Tengah dalam orasinya meminta Bupati Masinton menemui mereka dan menjelaskan alasan bantuan bagi korban banjir hingga kini belum juga diterima.
Sementara kata mereka, kelengkapan administrasi sebagai syarat memperoleh banyuan sudah berulang kali mereka berikan kepada petugas Pemerintahan. Namun, sudah 6 bulan lebih bencana berlalu, hingga kini bantuan yang dijanjikan tidak juga mereka terima.
“Ada apa ini Pak Bupati, kenapa hingga sekarang sudah tujuh bulan setelah bencana kami tidak mendapat bantuan. Kenapa Bapak pilih bulu, kami mau Bapak datang menjumpai kami masyarakatmu ini, Pak Bupati,” teriak orator demo.
Sememtara itu, seorang Mahasiswa yang yanh ikut ambil peras sebagai orator menilai bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) gagal memberikan kepastian kepada masyarakat korban bencana.
Mereka menyebut warga tidak sedang meminta belas kasihan, melainkan menuntut hak yang semestinya diterima sebagai korban bencana alam.
“Warga tidak mengemis. Mereka menuntut haknya sebagai korban banjir. Yang terjadi justru pendataan berulang-ulang tanpa kejelasan. Kalau memang kendalanya ada di pemerintah pusat, Bupati harus menjelaskan kepada masyarakat dan memperjuangkannya. Kalau kendalanya ada di Pemkab Tapteng, Bupati juga harus jujur. Jangan hanya memberi janji agar masyarakat bersabar,” ujarnya.
Aksi demo korban bencana ke Kantor Bupati Tapteng ini diketahui bukan yang pertama kali sejak kepemimpinan Bupati Masinton Pasaribu.
Pada April 2026 lalu, masyarakat dan mahasiswa telah menggelar demonstrasi serupa dengan tuntutan yang sama. Namun hingga pertengahan Juni, warga mengaku belum melihat hasil nyata maupun kepastian kapan bantuan akan diterima.
Selain itu, disejumlah Kelurahan dan Kecamatan juga terjadi gelombang aksi yang sama menuntut transparansi pembagian bantuan bencana. Bahkan, warga yang geram memyegel kantor Pemerintahan, karena dinilai tidak becus menangani pendataan penerima bantuan bencana. (red)
