kantongberita.com, TAPTENG | Hingga kini, belum ada keterangan yang diperoleh dari Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara Hardy Pangihutan Siahaan terkait informasi belum dibayarnya progres kerja PT. Adhi Karya, yang menangani proyek pascabencana, termasuk di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah.
Hardy memilih bungkam saat di konfirmasi Wartawan lewat telepon selularnya. Panggilan telepon yang dilakukan, tidak direspon oleh Hardy. Begitu juga dengan pesan singkat lewat layanan WhatsApp, tidak dibalas.
Sementara, dibalik bungkamnya Kepala BBPJN Sumut ini, ada persoalan rumit yang terjadi pada penanganan pemulihan daerah-daerah terdampak bencana. Dimana, akibat belum adanya pembayaran progres kerja selama hampir 6 bulan, sejak Januari 2026, membuat pekerjaan berjalan menjadi sangat lambat.
Seperti yang terjadi pada PT. Adhi Karya, salah satu perusahaan dibawah naungan Danantara atau BUMN yang terlibat dalam pengerjaan proyek pascabencana di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara.
Perusahaan ini terpaksa harus mencari pinjaman dana untuk memulai pekerjaan. Bahkan, untuk memperoleh material saja, mereka harus mencari perusahaan penyedia bahan yang rela memberi mereka hutangan. Seperti BBM untuk kebutuhan konsumsi alat berat, yang nilainya tidak sedikit.
Keterlambatan pembayaran ini juga belakangan menjadi perbincangan hangat ditengah masyarakat, yang awalnya tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh pihak PT. Adhi Karya.
Namun dari informasi yang dia peroleh kata Bangun, ternyata tidak hanya PT. Adhi Karya yang mengalami hal tersebut, beberapa perusahaan rekanan Pemerintah lainnya, yang turut ambil peran dalam perbaikan sejumlah titik bencana juga mengalaminya, belum ada progres kerja hingga kini yang dibayarkan.
“Informasinya semua belum dibayar, bukan cuma Adhi Karya. Makanya, mereka (perusahaan mitra pemerintah) kewalahan dengan pendanaan. Kalau cuma sebulan, dua bulan, mungkin masih wajar. Ini, sampai 6 bulan gak dibayar, sudah keterlaluan. Dananya gak sedikit yang sudah mereka keluarkan mendahului pembayaran,” ketusnya.
Sebagai warga yang juga bergelut di sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat, yang melakukan sosial kontrol, Bangun berharap Pemerintah segera melakukan pembayaran dan tandatangan kontrak dengan pihak perusahaan rekanan serta mengevaluasi Hardy Siahaan sebagai Kepala BBPJN Sumut. Agar, pengerjaan proyek pascabencana, dapat berjalan baik dengan waktu yang cepat.
“Tolonglah Pak Prabowo segera dibayarkan. Kasihan mereka berutang-utang. Kalau dananya sudah dicairkan, tentu kerjanya lebih cepat. Aktifitas masyarakat yang ada di daerah bencanapun bisa berjalan seperti semula lagi,” pungkasnya. (red)
