kamtongberita.com, TAPTENG | Menteri Dalam Negeri melalui Inspektorat Jenderalnya akan segera mengevaluasi kinerja triwulan ke IV Sugeng Riyanta sebagai Pj Bupati Tapteng. Dikabarkan pemeriksaan akan dilakukan mulai besok, Kamis (31/10/2024).
Ketua DPRD Tapteng, Ahmad Rivai Sibarani telah mengajukan permintaan agar Mendagri tidak memperpanjang jabatan Sugeng Riyanta sebagai Pj Bupati Tapteng.
DPRD meminta agar posisi jabatan Pj Bupati Tapteng diisi oleh pejabat yang benar-benar netral dalam Pilkada 2024.
Karena menurut Rivai, Sugeng tidak netral dalam menghadapi Pilkada Tapteng 2024. Meskipun Wakajati Jawa Tengah tersebut telah menyampaikan pesan netralitas kepada Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Kami menilai Sugeng Riyanta tidak netral, dan kami menduga Pak Sugeng berpihak kepada salah satu Paslon. Pasalnya, tidak ada tindakan tegas yang diberikan kepada ASN yang dilaporkan melanggar netralitas karena diduga mendukung salah satu Paslon. Contohnya, Zulkifli Simatupang yang sudah dilaporkan ke Bawaslu malah diangkat menjadi Plh Kadis PMD, dan kemarin sudah diangkat lagi menjadi Plt Kadis PMD,” kata Ketua DPRD Tapteng, Ahmad Rivai Sibarani, Rabu (30/10/2024).
Selain Zulkifli Simatupang, kata Rivai lanjut menjelaskan, masih ada oknum Lurah, dan Sekcam Kolang yang melakukan pertemuan dengan salah satu Paslon, namun tidak diberikan sanksi tegas oleh Pj Bupati Sugeng Riyanta.
“Tapi kalau ada ASN yang dilaporkan karena mendukung Pasangan KEDAN yang diusung oleh KIM Plus, langsung dinonaktifkan dari jabatannya oleh Pak Sugeng. Jadi kita melihat Pak Sugeng ini tidak netral, tidak adil dalam memberikan tindakan tegas kepada ASN,” tukasnya.
Baru-baru ini, masih kata Ketua DPRD Tapteng, diperoleh informasi bahwa sejumlah Kepala Lingkungan di Lubuk Tukko Baru diduga mengarahkan warganya untuk mendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tapteng Masinton-Mahmud (MAMA).
“Kemudian laporan kita terima bahwa Honorer Dinas Kesehatan membuat grup WhatsApp untuk mendukung Paslon MAMA,” ungkapnya.
Bahkan kata Rivai, seluruh Fraksi yang ada di DPRD Tapteng mendukung agar Mendagri tidak memperpanjang jabatan Sugeng Riyanta sebagai Pj Bupati Tapteng.
“Seluruh fraksi di DPRD Tapteng tidak ingin lagi Sugeng Riyanta menjadi Pj Bupati. Lebih baik diganti saja. Apalagi Pak Sugeng tidak pernah hadir rapat di DPRD sejak saya menjabat Ketua DPRD,” ungkap Rivai yang diamini seluruh fraksi.
Jika Sugeng tetap dipertahankan menjadi Pj Bupati Tapteng, diperkirakan akan tercipta iklim yang tidak kondusif di Tapteng, serta mengakibatkan pengkotak-kotakan di tengah-tengah masyarakat dalam menghadapi Pilkada 2024.
Tak hanya itu, DPRD juga menilai bahwa Sugeng sebagai Pj Bupati tidak punya inovasi dalam membangun Tapteng.
“Program rehab RTLH yang disebut Tapteng Membara itu adalah program yang sudah dilaksanakan pada masa Bupati sebelumnya yaitu program Tapteng Membangun. Jadi program itu hanya berganti nama saja, itu sesuai rilis berita dari Kadis Perkim di media,” ungkap Rivai.
Rivai juga mengingatkan para kepala dinas yang ikut mendampingi Pj Bupati Tapteng Sugeng Riyanta dalam rangka evaluasi kinerja, supaya bersikap netral dan menyampaikan yang sebenarnya terkait kinerja Sugeng Riyanta sejak menjabat Pj Bupati Tapteng.
“Kami mengingat kepada para Kadis-kadis yang berangkat mendampingi Pj Bupati untuk evaluasi agar menyampaikan hal sebenarnya terkait kinerja Pj Bupati, jangan hanya yang bagus-bagus saja yang disampaikan, tapi sampaikanlah apa adanya,” pungkasnya. (red)
