MARI KITA SAMBUT HARI YANG FITRI INI DENGAN PENUH KEGEMBIRAAN DAN RASA SYUKUR - SEGENAP KRU KANTONGBERITA.COM MENGUCAPKAN SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1445 H/2024 banner 325x300

banner 325x300

Pasien Bisa Lapor BPJS Kalau Ada Faskes Suruh Beli Obat Diluar

Foto : BPJS Kesehatan Sibolga audiensi dengan Dinas Kesehatan Sibolga.

kantongberita.com, SIBOLGA | BPJS Kesehatan merespon cepat pemberitaan disebuah media online, terkait kekosongan obat di salah satu Puskesmas Kota Sibolga, dengan mendatangi Dinas Kesehatan Kota Sibolga, selaku pihak yang bertanggungjawab terhadap pengadaan obat-obatan di seluruh Puskesmas, Senin (25/3/2024).

Tak hanya itu, kehadiran BPJS di salah satu instansi jajaran Pemko Sibolga ini juga ingin memastikan, Janji Layanan yang menjadi komitmen dari setiap fasilitas kesehatan terlaksana dengan baik.

Pertemuan yang digelar di ruang kerja Kepala Dinas Kesehatan Kota Sibolga dr. Hotma Nauli Hutagalung dihadiri Elvina S Batubara selaku Kepala Bagian SDM Umum dan Komunikasi BPJS Kesehatan Sibolga dan Rini M Hutahaean, Pps Kepala Cabang / Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilisasi BPJS Sibolga. Kemudian, hadir pula Kepala Puskesmas Sambas Nico Junio M.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Sibolga pada kesempatan tersebut menyampaikan, bahwa pihaknya siap mendukung pelaksanaan Janji Layanan di seluruh fasilitas kesehatan di Kota Sibolga.

Karena hal itu kata Hotma, merupakan bentuk dukungan transformasi mutu layanan kepada peserta JKN.

Diterangkannya, Janji Layanan merupakan bentuk komitmen dari Fasilitas Kesehatan (Faskes) untuk mendukung Transformasi Mutu Layanan yang Mudah, Cepat dan Setara kepada Peserta JKN.

Diantaranya, sekarang ini Faskes tidak lagi meminta dokumen fotocopy kepada peserta sebagai syarat pendaftaran pelayanan, melainkan cukup dengan NIK/KTP/KIS Digital.

Kemudian, Faskes juga diharuskan, memberikan pelayanan tanpa biaya tambahan, dan melayani peserta diluar wilayah FKTP terdaftarnya sesuai ketentuan.

Memberikan pelayanan obat yang dibutuhkan dan tidak membebankan peserta untuk mencari obat jika terjadi kekosongan obat.

Melayani konsultasi online dan melayani peserta JKN dengan ramah tanpa diskriminasi.

Sesuai janji layanan kata Hotma lanjut menjelaskan, seharusnya peserta JKN tidak boleh diminta membeli obat diluar fasilitas kesehatan.

Dan terkait kekosongan obat yang terjadi di Puskesmas Sambas, pihaknya saat ini sedang melakukan proses pengadaan.

Karena menurut Hotma, proses pengadaan obat di Dinas Kesehatan Sibolga berbeda dengan pengadaan obat di Rumah Sakit, yang dapat dilakukan berkali-kali sesuai kebutuhan.

“Pengadaan obat di Dinas Kesehatan ini lebih rumit, pengadaannya dilakukan perpaket atau satu kali pemesanan pertahun,” terang Hotma.

Dia juga menjelaskan, pengadaan obat di Dinas Kesehatan dilakukan dengan mekanisme Rancangan Kebutuhan Obat (RKO). Sehingga, tidak bisa dipastikan 100% menjawab kebutuhan.

Ada kemungkinan kata Hotma, dipertengahan tahun terjadi pola penyakit yang berbeda, maka konsumsi obat bisa meningkat dan mengakibatkan menipisnya ketersediaan obat dipertengahan tahun. Sementara pengadaan obat dilakukan sekali dalam satu tahun.

Untuk mengatasi hal itu, Puskesmas dapat memanfaatkan dana kapitasi dalam hal pengadaan obat di puskesmas.

Hotmapun menyampaikan permohonan maafnya atas pemberitaan yang terjadi dan berjanji kedepannya, akan memastikan peserta JKN mendapatkan pelayanan sesuai dengan Janji Layanan yang menjadi komitmen.

“Untuk obat yang kosong akan segera kita adakan, pelayanan yang diberikan tidak boleh dibawah standar mutu layanan dan bersama. Kita bisa mengambil pelajaran dari peristiwa ini untuk menjadi evaluasi kita. Kita harus perkuat kolaborasi bersama demi peningkatan mutu layanan yang lebih berkualitas,“ pungkasnya.

Terpisah, Kepala BPJS Kesehatan Sibolga Rita Masyita Ridwan yang dikonfirmasi via telepon selularnya membenarkan adanya Janji Layanan Fasilitas Kesehatan untuk mendukung transformasi mutu layanan yang di berikan kepada Peserta JKN.

Tidak ada lagi yang namanya ribet administrasi dan diskriminasi pelayanan. Semua peserta JKN memiliki hak yang sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

Saat ini, jika ada masyarakat peserta JKN yang mendapatkan pelayanan yang tidak adil seperti diminta membeli obat oleh oknum faskes, agar menyampaikan pengaduannya melalui kanal-kanal pengaduan yang di siapkan oleh BPJS Kesehatan, seperti Aplikasi Mobile JKN, Care Center 165, Petugas BPJS 1 yang ada di Rumah Sakit yang mengenakan rompi hijau muda atau datang langsung ke unit pengaduan peserta di Kantor Cabang terdekat.

“Keluhan akan segera ditindaklanjuti sesuai Standar Layanan Administrasi (SLA) untuk memperoleh solution terbaik untuk kepentingan Peserta JKN,” ujar Rita. (red)