kantongberita.com, SIBOLGA | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Sibolga menggelar Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Operator Web Bangda (Website Bangun Datar) dalam rangka percepatan penurunan angka stunting di Kota Sibolga Tahun 2026 di RM Thamrin Sibolga, Kamis (12/11/2026).
Para pertemuan tersebut dijelaskan, petugas atau pengguna yang memiliki tugas dan wewenang untuk menginput, memasukkan, serta mengelola data pelaksanaan 8 aksi konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan stunting ke dalam sistem aplikasi Web Aksi Konvergensi (Web Bangda) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda) Kementerian Dalam Negeri melalui situs Aksi Konvergensi Bina Bangda.
Rakor dihadiri Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) / Petugas Lapangan KB (PLKB) se-Kota Sibolga, operator Puskesmas, Camat dan Sekcam se-Kota Sibolga, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala DPPKB Kota Sibolga, Leli Erliani Batubara. Dalam sambutannya, Kepala DPPKB Sibolga, Leli Erliani Batubara, menegaskan bahwa penurunan stunting tidak bisa hanya mengandalkan kegiatan seremonial, tetapi harus berbasis data yang valid dan update di Web Bangda.
“Web Bangda ini adalah jantungnya pelaporan kita. Kalau operatornya tidak paham, datanya lambat, tidak akurat, maka kebijakan kita juga akan meleset. Karena itu hari ini kita satukan persepsi, kita tingkatkan kapasitas agar semua operator, baik dari PLKB, Puskesmas, hingga kecamatan, bisa menginput data dengan benar dan tepat waktu,” tegas Leli.
Menurutnya, Kota Sibolga menargetkan penurunan angka stunting yang signifikan di tahun 2026. Untuk itu, peran operator sangat vital sebagai garda terdepan dalam mendeteksi sasaran berisiko, mulai dari calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, hingga balita.
“Kami minta jangan asal input. Cek di lapangan, verifikasi, kolaborasi dengan Puskesmas dan kelurahan. Kalau ada kasus, langsung intervensi. Jangan sampai data di web bagus, tapi di lapangan masih ada anak stunting yang luput dari perhatian kita,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi kehadiran Camat dan Sekcam sebagai bentuk komitmen lintas sektor, karena stunting bukan hanya urusan DPPKB dan Dinas Kesehatan, melainkan tanggung jawab bersama.
Sementara itu, narasumber dari TPPS Provinsi Sumatera Utara, Rizal Efendi, dalam materinya menjelaskan bahwa Web Aksi Bangda merupakan sistem pelaporan terintegrasi dari Bina Bangda Kemendagri yang menjadi rujukan nasional dalam menilai kinerja percepatan penurunan stunting di daerah.
Menurutnya, ada 3 hal yang harus diperhatikan operator di Sibolga, Pertama, ketepatan waktu pelaporan. Data harus di-update setiap bulan, tidak menumpuk di akhir triwulan.
Kedua, sinkronisasi data. Data DPPKB, Dinas Kesehatan, Dinas PU, Disdukcapil dan kecamatan harus sinkron. Jangan sampai data balita di Puskesmas berbeda dengan data di kelurahan.
Ketiga, pemanfaatan fitur analisis. Web Aksi Bangda sudah menyediakan analisis otomatis desa/kelurahan mana yang rawan, intervensi mana yang belum maksimal.
Ia berharap melalui rakor ini, Kota Sibolga bisa menjadi salah satu daerah dengan pelaporan terbaik di Sumatera Utara dan berujung pada penurunan angka stunting secara nyata.
Rakor ditutup dengan sesi tanya jawab teknis penginputan Web Aksi Bangda, serta komitmen bersama seluruh peserta untuk mendukung target penurunan stunting Kota Sibolga Tahun 2026. (red)
