Pj Gubsu Minta Bank Sumut Fasilitas Kartu Kredit Indonesia se-Kepulauan Nias

Foto : Pj Gubernur Sumatera Utara Mayjen TNI (Purn) Hassanudin diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Agus Tripriyono bersama Kepala KPw BI Sibolga Yuliansah Andrias dan Kepala Daerah se-Kepulauan Nias membuka acara Ya'ahowu Digifest 2023 di Gunungsitoli.

Kantong Berita, GUNUNGSITOLI-Pj Gubernur Sumatera Utara Mayjen TNI (Purn) Hassanudin meminta Bank Sumut untuk dapat memfasilitasi pengadaan Kartu Kredit Pemerintah atau Kartu Kredit Indonesia (KKI), agar para pimpinan OPD se-Kepulauan Nias dapat menggunakan anggaran keuangan daerah secara tepat guna.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Pj Gubernur Sumut di acara Ya’ahowu Digifest 2023 di Gunungsitoli melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Agus Tripriyono.

Menurutnya, pengembangan keuangan berbasis digital dilatarbelakangi adanya Nota Kesepahaman antara 5 Kementerian atau Lembaga, yaitu; Gubernur Bank lndonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 13 Februari 2020, yang juga menjadi dasar implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 3 Tahun 2021 perihal Satgas P2DD.

Dalam rangka implementasi ETPD, kata Pj Gubernur Sumut, Presiden RI dalam Keppresnya mengamanatkan pembentukan TP2DD di setiap Provinsi/Kab/Kota seluruh Indonesia, sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendukung tata kelola keuangan, keuangan inklusif dan perekonomian nasional melalui percepatan dan perluasan digitalisasi.

Juga melalui elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, kegiatan transaksi dan pendapatan daerah serta pembayaran di masyarakat secara nontunai yang berbasis digital.

“Di tingkat Provinsi sudah terbentuk TP2DD tahun 2021 lalu. Dan tantangan yang kita hadapi saat ini bagaimana para Kepala Daerah di Kepulauan Nias bisa secepatnya mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) untuk penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dan saya berharap, 2 Januari 2024 Perda Itu sudah keluar sehingga pemungutan PAD dapat terealisasi,” kata Pj Gubernur Sumut melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Agus Tripriyono. (red)