kantongberita.com, MEDAN | Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Sumatera Utara, Rahmansyah Sibarani, meminta Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution agar mengingatkan dan menegur Bupati Tapteng Masinton Pasaribu terkait penanganan bantuan korban banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah yang hingga kini masih banyak menyisakan persoalan.
Hal itu disampaikan Rahmansyah melalui interupsi pada sidang paripurna Penyampaian LKPJ Tahun Anggaran 2025 yang dipimpin Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, didampingi Wakil Ketua DPRD Sumut Ihwan Ritonga, Sutarto, dan Salman Alfarisi, Kamis (2/7/2026).
Selain itu, Rahmansyah juga meminta agar pendataan penerima bantuan bencana di Tapteng dilakukan secara adil, transparan, dan bebas dari dugaan permainan oknum.
Karena hingga kini, kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPD NasDem Tapteng ini, masyarakat terus mengeluhkan ketidak adilan dalam pendataan penerima bantuan.
“Kita tidak bisa menutup mata. Sampai hari ini masih banyak korban banjir yang mengeluhkan bahkan hingga kini belum dapat bantuan, baik bantuan hidup (jadup) maupun dana tunggu hunian.dll Ini persoalan kemanusiaan yang harus segera diselesaikan,” tegas Rahmansyah.
Dia juga mengaku banyak menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan ketidak tepatan pendataan.
Seperti, warga yang rumahnya mengalami rusak berat maupun rusak ringan akibat banjir, namun tidak masuk dalam daftar penerima bantuan.
Sebaliknya, ada warga yang sama sekali tidak terdampak banjir malah menerima bantuan.
“Ada rumah yang hancur berat, rusak ringan, bahkan berada di bantaran sungai dan jelas menjadi korban banjir, tetapi tidak memperoleh bantuan. Sebaliknya, ada yang rumahnya tidak kenak banjir justru sudah menerima bantuan. Kalau ini benar terjadi, tentu sangat melukai rasa keadilan masyarakat,” ungkapnya.
Rahmansyah menegaskan kalau dirinya tidak mempersoalkan masyarakat yang telah menerima bantuan. Namun, ia meminta pemerintah memastikan seluruh bantuan benar-benar diberikan kepada warga yang berhak.
“Yang kami perjuangkan bukan mencabut bantuan orang lain, tetapi memastikan korban yang benar-benar terdampak harus tidak ada satu pun yang terabaikan. Jangan sampai bantuan bencana dijadikan ajang permainan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” ketusnya.
Gubernur Bobby selaku wakil pemerintah pusat di daerah diminta segera mengingatkan dan menegur Bupati Masinton agar tidak bermain-main dalam menangani korban bencana.
“Saya berharap kepada Pak Gubernur agar mengingatkan Bupati Tapanuli Tengah supaya tidak bermain-main dalam persoalan kemanusiaan. Jangan ada korban banjir yang haknya hilang hanya karena pendataan yang tidak benar,” tegasnya.
Selain bantuan Jaminan Hidup (Jadup), Rahmansyah juga menyoroti masih banyak warga di sejumlah kecamatan yang belum menerima dana tunggu hunian, meski bencana telah berlalu cukup lama.
“Kalau memang penyaluran dilakukan secara bertahap, pemerintah harus memberikan kepastian kepada masyarakat. Jangan biarkan korban terus menunggu tanpa kejelasan. Mereka membutuhkan jaminan bahwa haknya benar-benar akan diberikan,” ujar Rahmansyah.
Lambannya penanganan bencana di Tapanuli Tengah kata Rahmansyah, telah diakui oleh Gubernur Bobby saat berkunjung ke Taoanuli Tengah beberapa waktu lalu.
Bila perlu kata Rahmansyah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pendataan dan penyaluran bantuan di daerah tetangga Kita Sibolga tersebut.
Karena menurutnya, bantuan bencana harus tepat sasaran, transparan, dan tidak boleh dicederai oleh praktik-praktik yang merugikan masyarakat.
“Jangan sampai ada korban banjir yang menderita dua kali. Pertama karena bencana, kedua karena haknya diabaikan. Pemerintah harus hadir memberikan keadilan bagi seluruh korban tanpa pandang bulu,” pungkasnya. (red)
