kantongberita.com, MEDAN | Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri Nazry Penarik, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Utara 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kota Medan.
Musrenbang ini dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, mulai Minggu (4/5/2025) hingga Jumat (9/5/2025). Ini akan menjadi platform krusial dalam merumuskan arah pembangunan Sumatera Utara untuk 5 tahun mendatang.
Musrenbang ini juga akan menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan untuk menyelaraskan program pembangunan daerah dengan visi dan misi pemerintah provinsi serta program nasional.
Pada pertemuan yang digelar Senin (5/5/2025), Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen BKD Kemendagri), Agus Fatoni, dalam sambutannya menekankan pentingnya dukungan kepala daerah terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara terpilih, dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan upaya mensejahterakan masyarakat.
Tampak para kepala daerah dari berbagai kabupaten dan kota se-Sumatera Utara beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir, mengenakan pakaian adat daerah masing-masing. Termasuk Wali Kota Sibolga Akhmad Syukri Nazry Penarik yang tampil mengenakan busana adat Pesisir.
“Kita jaga nama baik dan citra Sumatera Utara. Dengan kebersamaan kita semua, saya yakin pembangunan yang akan dilaksanakan di Sumatera Utara bisa berhasil,” ujar Agus Fatoni.
Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, dalam kesempatan yang sama, mengajak seluruh kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota untuk mengintegrasikan program-program presiden dan visi misinya.
“Ini sudah disampaikan oleh Pak Fatoni, ada masa kita disini untuk menyelaraskan program dan mohon sesuaikanlah agar program ini bisa berjalan sehingga kita sama-sama enak kerjanya, sama-sama nyaman dan sama-sama punya nilai ukur. Saya minta kedepannya kita bisa laksanakan sama-sama,” ungkap Bobby.
Salah satu agenda utama dalam Musrenbang ini adalah penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan 4 institusi strategis, yakni Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara terkait optimalisasi penyelenggaraan satu data Indonesia.
Kemudian, Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara mengenai penanganan tindak pidana berbasis keadilan restoratif. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Sumatera Utara terkait penanganan persoalan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif.
Ada juga dengan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, PT. KINRA, dan BPJS Ketenagakerjaan terkait pengelolaan tenaga kerja di KEK Sei Mangkei periode 2025-2026.
Selain dihadiri oleh para kepala daerah, Musrenbang ini juga dihadiri oleh sejumlah deputi dari berbagai kementerian dan badan terkait, termasuk perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (red)
