kantongberita.com, TAPTENG | DPRD Tapteng merespon pernyataan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu yang menyebut “dari 52 daerah yang terdampak bencana, hanya Kabupaten Tapanuli Tengah yang heboh”.
Ketua DPRD Tapteng Ahmad Rivai Sibarani mengaku tidak habis fikir dengan apa yang disampaikan oleh Bupati Tapteng tersebut.
Seharusnya kata Rivai, Masinton melakukan pengecekan yang benar terhadap kinerja aparaturnya. Bila perlu memberikan tindakan tegas terhadap aparatur yang tidak becus melakukan pendataan.
“Saudara Bupati harusnya mengecek benar tidak aparatnya (Kepala Dinas, Camat, Lurah, Kepala Desa, dan Kepling) melakukan pendataan terhadap korban banjir. Kalau benar, kenapa banyak masyarakat korban bencana tidak mendapat Jadup. Justru mereka yang tidak terdampak yang mendapat. Parahnya lagi, banyak Kepling, Kepala Desa, Lurah, dan keluarganya yang mendapat. Padahal mereka tidak begitu terdampak. Ini adalah masalah dan harus diselesaikan, bukan mengatakan Tapteng heboh. Jadi bahasa dari saudara Bupati Masinton itu bukan bahasa kepala daerah atau seorang pemimpin. Ingat, saudara sudah Bupati, bukan lagi anggota dewan,” ujar Rivai, Rabu (25/3/2026) di gedung DPRD Tapteng.
Selain masalah jadup, masalah dana tunggu hunian (DTH) juga kata Rivai, tidak jelas, termasuk di Kecamatan Barus.
Bahkan kata Politisi NasDem ini, persoalan yang terjadi di Tapteng menjadi atensi berat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Atensi tersebut disampaikan oleh Mendagri dalam berita Kompas.com dengan judul “Mendagri Tito: 38 dari 52 Daerah Terdampak Bencana Sumatera Sudah Normal”, yang terbit Senin (23/3/2026).
Dalam berita itu kata Rivai, Mendagri menyebutkan ada satu daerah yang sudah mendekati normal yaitu Tapanuli Selatan.
“Nah kalau yang atensi bagi saya adalah Tapteng (Tapanuli Tengah), itu fokus berat saya disana sama Taput (Tapanuli Utara) ya. Karena persoalan-persoalan. Itulah komentar dari Mendagri di Kompas. Artinya, Mendagri saja tahu bahwa di Tapteng ini ada persoalan-persoalan. Sehingga menjadi atensi atau fokus beratnya,” ketusnya.
Untuk itulah Rivai meminta kepada masyarakat yang menjadi korban bencana yang belum mendapatkan bantuan termasuk Jadup, dana tunggu hunian dan bantuan jenis lainnya, agar tidak takut untuk bersuara.
“Sampaikan keluhannya ke Pemkab Tapteng. Jika tidak ditanggapi, datang ke DPRD Tapteng,” imbuhnya.
Respon yang sama juga disampaikan oleh Ardino Tarihoran, Anggota DPRD Tapteng dari Fraksi NasDem. Lewat akun Facebooknya, ia meminta Bupati Masinton Instrospeksi diri, mengapa hal tersebut bisa terjadi.
“Jadi ini bukan penggiringan opini Pak Bupati, melainkan fakta yang terjadi di lapangan. Dimana, banyak masyarakat yang menjadi korban bencana tidak terdata dalam bantuan jaminan hidup. Kalau di daerah lain masyarakatnya, dewannya adem-adem saja. Berarti kinerja pemeritahannya benar. Kenapa di Tapteng menjadi heboh, berarti ada yang tidak benar,” kata Ardino dalam veideonya yang sudah ditonton oleh ribuan orang tersebut. (red)
