kantongberita.com, TAPTENG | Warga Kelurahan Budi Luhur, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, yang merupakan korban bencana yang terjadi 25 November 2025 lalu beramai-ramai menggeruduk kantor Lurah setempat, Senin (15/6/2026).
Dengan penuh amarah, karena tidak kunjung ada bantuan yang mereka terima, wargapun menyegel paksa kantor Lurah Budi Luhur. Hal itu mereka lakukan juga sebagai bentuk kekecewaan dan bukti ketidak mampuan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai tempat pengaduan masyarakat.
Sri Ati, salah seorang warga Lingkungan I Budi Luhur mengungkapkan bahwa banyak warga yang benar-benar terdampak dan membutuhkan bantuan justru tidak terdaftar sebagai penerima bantuan Jaminan Hidup (Jadup) maupun bantuan rumah rusak.
Sebaliknya, terdapat nama-nama tertentu yang diduga memiliki kedekatan dengan aparat lingkungan yang justru masuk dalam daftar penerima.
“Yang membuat masyarakat marah bukan karena bantuan itu sedikit atau besar. Yang membuat kami marah adalah rasa ketidakadilan. Banyak warga yang layak malah tidak masuk, sementara yang diduga dekat dengan aparat justru terdata. Kalau pendataan dilakukan dengan benar, kenapa begitu banyak warga yang protes,” ujar Sri Ati.
Senada juga disampaikan oleh Siti Adia Panggabean yang mengatakan bahwa masyarakat sudah terlalu lama dipaksa bersabar tanpa kepastian.
“Rakyat disuruh menunggu terus. Setiap ditanya jawabannya sama, tunggu saja. Sampai kapan? Perut rakyat tidak bisa diisi dengan janji. Anak-anak tidak bisa makan dari kata-kata manis pejabat. Masyarakat butuh bukti, bukan cerita,” ketus Siti Adia.
Yang paling menyulut emosi warga adalah persoalan Jadup yang disebut-sebut akan segera cair, namun hingga kini belum juga diterima oleh sebagian masyarakat yang merasa berhak.
M. Manik, warga lainnya secara terang-terangan mempertanyakan janji yang berulang kali disampaikan kepada masyarakat.
“Katanya Kamis cair. Kamis yang mana? Sudah berkali-kali Kamis lewat. Janji tinggal janji. Masyarakat sekarang sudah sulit membedakan mana informasi resmi dan mana sekadar penghibur agar rakyat tetap diam menunggu,” ujar M. Manik.
Anehnya kata warga lainnya, aparat pemerintah sudah berulang kali mendatangi rumah warga untuk meminta data keperluan penerimaan bantuan. Bahkan, hingga tengah malam, aparat pemerintah mengetuk satu persatu rumah warga dan menjanjikan akan segera mendapat bantuan.
Namun, sudah 7 bulan bencana banjir dan longsor berlalu, namun bantuan yang dimaksud tidak kunjung mereka peroleh.
“Jam 12 malam menggedor rumah warga untuk meminta data. Ini bukan keadaan darurat perang atau bencana susulan. Wajar kalau masyarakat bertanya-tanya, kenapa pendataan dilakukan tengah malam,” ungkap seorang warga lainnya.
Amarah wargapun kian memuncak setelah mengetahui kalau Lurah Budi Luhur tidak tanggap dengan keluhan mereka. Karena, setiap kali didatangi ke kantornya, Lurah selalu tidak berada ditempat.
Warga menilai Lirah menganggap keluhan mereka bukan merupakan hal yang serius. Padahal, sejak bencana melanda, kondisi ekonomi masyarakat hingga kini masih tetap sulit.
“Masalah ini bukan hanya soal bantuan, melainkan soal kepercayaan publik yang mulai runtuh. Ketika rakyat merasa diabaikan, ketika keluhan tidak dijawab, ketika janji terus diulang tanpa kepastian, maka yang tersisa hanyalah kemarahan dan kekecewaan,” ungkap warga sembari mendesak Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, Inspektorat, dan instansi terkait lainnya untuk segera turun melakukan pemeriksaan serta verifikasi ulang terhadap seluruh data penerima bantuan.
Masyarakat juga meminta daftar penerima bantuan dibuka secara transparan agar publik dapat mengetahui dasar penetapan penerima dan menghindari munculnya dugaan pilih kasih.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan dari pihak Kelurahan Budi Luhur. (red)
