MARI KITA SAMBUT HARI YANG FITRI INI DENGAN PENUH KEGEMBIRAAN DAN RASA SYUKUR - SEGENAP KRU KANTONGBERITA.COM MENGUCAPKAN SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1445 H/2024 banner 325x300

banner 325x300

Begini Tanggapan Ketua KPU Tapteng Terkait Laporan Hendrawan ke DKPP

Kantong Berita, TAPTENG-Ketua KPU Tapteng Azwar Sitompul mengaku siap menghadapi panggilan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait laporan dugaan pelanggaran etik dan hukum yang di laporkan oleh M Hendrawan SH (36) dari Law Office Syahruzal Yusuf & Associates.

Hal itu disampaikan Azwar dalam keterangannya di ruang kerjanya, Selasa (28/3/30//2023).

“Ada dulu panggilan dari DKPP, kita pelajari dulu. Kemudian kita jawab laporan mereka itu. Karena kita gak ngerti apa yang mereka laporkan,” kata Azwar.

Terkait tudingan melantik calon PPS yang tidak ikut wawancara, Azwar membantahnya. Karena menurutnya, setiap calon PPS harus mengikuti seluruh tahapan perekrutan, termasuk wawancara

“Tidak bisa orang yang gak ikut wawancara, tapi dilantik. Tapi kita lihat dulu daftar hadirnya nanti. Kami membantah ada melantik orang yang gak ikut wawancara. Wawancara itu wajib. Semua pasti wawancara. Gimana kita mau tahu kualitas dia kalau gak kita wawancara,” tukasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Sumatera Utara resmi dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) oleh M Hendrawan SH (36) dari Law Office Syahruzal Yusuf & Associates.

Laporan tersebut terkait dugaan pelanggaran etik dan hukum oleh KPU Tapteng dalam perekrutan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Tapanuli Tengah.

“Benar, kami sudah laporkan KPU Tapanuli Tengah ke DKPP dengan nomor register 01-24/SET-02/III/2023 perihal pengaduan dugaan pelanggaran kode etik dalam seleksi PPS di Kabupaten Tapteng,” kata Hendrawan dalam keterangan tertulisnya kepada Wartawan, Selasa (28/3/2023).

Dijelaskannya, setelah menerima kuasa dari puluhan calon PPS yang sudah dinyatakan lulus administrasi dan seleksi ujian, namun namanya tidak tercantum dalam pelantikan, mereka langsung mengumpulkan data-data dan membuat laporan ke DKPP.

Dari hasil data yang mereka peroleh kata Hendrawan, hampir di setiap desa terjadi dugaan pelanggaran kode etik dan hukum yang dilakukan oleh KPU Tapteng dalam perekrutan PPS tersebut.

Bahkan parahnya lagi kata Hendrawan, ada peserta yang tidak ikut ujian wawancara dalam seleksi tersebut namun dinyatakan lulus dan dilantik menjadi anggota PPS.

“Itu terjadi di Desa Sigambo-gambo. Makanya kita menduga kuat bahwa perekrutran PPS yang dilakukan oleh KPU Tapteng ini tidak independen dan sarat dengan KKN. Karena hampir di setiap desa peserta yang sudah dinyatakan lulus ujian tetapi tidak ikut namanya dalam pelantikan,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Hendrawan juga menuding perekrutan yang dilakukan oleh KPU berjalan secara terstruktur, sistematis dan masif. Karena, hampir di setiap desa peserta yang sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi, lulus ujian tertulis, lulus ujian wawancara tidak ada namanya dalam pelantikan.

Sementara sebaliknya, yang tidak ikut wawancara, malah ikut dilantik.

“Kuat dugaan kita sudah terjadi pengkondisian secara terstruktur, sistematis dan masif sistematis,” pungkasnya.

Atas dasar itulah, Hendrawan yakin pengaduan mereka akan secepatnya ditanggapi oleh DKPP, karena mereka sudah melengkapi semua data-data dan bukti-bukti terkait dugaan pelanggaran tersebut. (red)