kantongberita.com, TAPTENG | Hari ini, Senin (21/7/2025), DPRD Tapteng menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait pendistribusian beras 5 kg program SPHP (Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan) yang tidak merata di Kabupaten Tapanuli Tengah.
Namun sayang, dari 3 instansi yang diundang hadir, diantaranya Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bulog Sibolga, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Tengah, tak satupun yang hadir.
Sebelumnya, RDPU dijadwal digelar sekira pukul 10.30 WIB. Hingga pukul 12..30 WIB, baik Pimpinan ataupun perwakilan ke 3 instansi tidak juga hadir.
Menurut Sekredaris DPRD Tapteng, Rido Hutabarat, tidak ada pemberitahuan dari pihak Bulog, Disperindag dan Dinas Ketapang, terkait alasan tidak hadir pada RDPU yang dijadwal pagi ini.
“Tidak ada,” tulis Rido pada pesan singkat lewat WhatsApp, menjawab pertanyaan wartawan.
Tampak ruang rapat yang telah disiapkan oleh DPRD, masih kosong. Sedangkan sejumlah Komisi B yang akan berdialog dengan ke 3 instansi tersebut telah lama menunggu.
Ketidakhadiran ke 3 instansi tersebut juga dibuktikan dengan daftar absen yang masih kosong.
Diketahui sebelumnya, Gibran Centre Tapteng menyoroti distribusi beras 5 kg SPHP Bulog di Kabupaten Tapanuli Tengah yang tidak merata.
Padahal, sesuai regulasinya, beras SPHP hanya didistribusikan lewat Rumah Pangan Kita (RPK) sebagai mitra Bulog yang ada di setiap Kecamatan.
Kenyatannya menurut Gibran Centre, masih banyak Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah yang belum memiliki RPK.
Anehnya, beras SPHP Bulog banyak beredar di tengah-tengah masyarakat. Diduga, beras tersebut didistribusikan lewat grosir. Sehingga harga beli masyarakat tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Hingga berita ini diterbitkan belum diperoleh keterangan dari ke 3 instansi, terkait alasan tidak hadir memenuhi undangan DPRD Tapteng untuk RDPU hari ini. (red)
