Demo Mahasiswa di Kejari Sibolga – Kepala Sekolah Bantah Ada Pungli Dana BOS

Ilustrasi (int)

kantongberita.com, SIBOLGA | Sekelompok mahasiswa menggelar aksi demo di depan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sibolga, Kamis (6/6/2024).

Sesuai informasi yang dikutip dari salah satu media online menyebutkan, para mahasiswa tersebut menyerukan adanya dugaan Pungutan Liar (Pungli) yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sibolga terhadap 49 Sekolah penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2024, untuk tahap I.

Namun, tidak dirincikan seperti apa dugaan aksi pungli yang dimaksud, dan tidak dicantumkan besaran nominal uang yang kutip dari setiap sekolah.

Disana hanya tertera total dana BOS yang diterima oleh 49 Sekolah yang dimaksud, yakni sebesar Rp7.055.000.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sibolga, Masnot Hasibuan yang dikonfirmasi terkait aksi yang menuding pihaknya melakukan pungli terhadap 49 sekolah penerima Dana BOS 2024, tidak begitu merespon tudingan tersebut.

Hanya, Masnot menyarankan wartawan untuk konfirmasi langsung ke para Kepala Sekolah, agar informasi yang diperoleh jelas dan tidak menjadi fitnah.

“Saya sudah sering tekankan kepada setiap bawahan saya, jangan ada kutipan ke setiap sekolah. Silahkan tanya langsung para kepala sekolah, apakah ada yang dikutip. Kalau ada, saya juga mau tahu siapa orangnya yang mengutip,” kata Masnot yang dihubungi via selularnya, Jumat (7/6/2024).

Terpisah, Kepala SMPN 6 Sibolga, Torang Panjaitan yang ditemui di ruang kerjanya mengaku sangat menyayangkan apa yang di orasikan oleh sekelompok mahasiswa tersebut.

Karena menurutnya, para mahasiswa dalam tuntutannya tidak menyebutkan darimana sumber informasi yang mereka peroleh terkait dugaan pungli yang dituduhkan.

“Sebetulnya kami sedih melihat yang terjadi ini. Saya baca di media online, dikirim kawan, katanya itu (informasi, red) sudah diklarifikasi. Tapi kami gak tau diklarifikasi kemana. Kami merasa tidak pernah ada diklarifikasi ke kami,” kata Torang membantah tuduhan yang disampaikan oleh para mahasiswa.

Sekilas diterangkannya, penerimaan anggaran dana BOS dari Kementerian Pendidikan, tidak melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud). Melainkan, dana tersebut langsung di transfer ke rekening masing-masing sekolah.

“Terus, mereka sebutkan ada pungli dana BOS, kami bingung juga darimana mereka berpikir terjadi pungli. Karena setahu kami bahwa dana BOS langsung dari rekening Kementrian ke rekening sekolah, itu gak singgah kemana-mana, langsung ke rekening sekolah. Itu bisa dibuktikan dengan rekening koran dan pengelolaannya itu ada juknis. Kita harus sesuai juknis, kita gak boleh lari dari situ,” terangnya.

Senada juga disampaikan oleh Kepala SMPN 3 Sibolga, Syahrul M Siregar, dan 2 Kepala Sekolah Dasar Negeri Sibolga Efentus Bondar Kepala SDN 084094 Sibolga dan Hazlaini Simangunsong, Kepala SDN 081234 Sibolga, yang ditemui terpisah.

Mereka juga membatah tudingan para mahasiswa yang menggelar demo di depan kantor Kejari Sibolga.

“Setahu saya dana BOS itu langsung dari Kementrian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan tekhnologi langsung ke rekening kami, setiap kepala sekolah. Jadi, kapan bisa kena sama mereka uang itu, kan begitu, disentuh pun tidak. Jadi saya mewakili kepala-kepala sekolah tingkat SD sangat keberatan dengan itu, dan kami membantah itu tidak pernah terjadi hal seperti itu,” ujar Efentus Bondar.

Efentus juga menyebutkan bahwa dengan dana BOS yang mereka kelola, proses belajar mengajar di sekolahnya hingga kini masih berjalan dengan baik.

“Kalau proses belajar mengajar sudah cukup baik. Kalau dikatakan (Dana BOS, red) kurang, pasti kurang, kan itu. Tapi, itu sudah ada ketentuannya. Jadi, dana yang sudah ada itu kami gunakan sebaik mungkin sesuai juknis dan kami gunakan sebaik mungkin,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Efentus berpesan kepada para mahasiswa yang menggelar aksi demo, kedepannya agar lebih mengedepankan intelektual dalam mengkritisi sesuatu hal, apalagi yang menyangkut Pemerintah.

Menurutnya, sebelum melakukan aksi, baiknya para mahasiswa terlebih dahulu melakukan kroscek dengan bertanya langsung ke Dinas yang dituju.

“Kepada adek-adek mahasiswa, kami rasa seorang mahasiswa itu harus betul-betul intelektual, berpikir maju, jangan seperti itu. Lebih bagus kalau ada titik temu diantara dinas pendidikan dan mahasiswa, kan bisa juga komunikasi untuk menanyakan hal seperti itu, biar jangan terjadi fitnah. Itukan fitnah namanya dan juga angka-angka yang disebutkan itu orang juga tidak bisa membaca angka-angka itu. Kalau saya lihat itu surat, yang mereka buat itu dan juga sudah kami pegang, angka itu tidak tepat. Saya merasa itu angka 7 juta padahal maksud mereka diatas itu mungkin,” pungkasnya. (red)