kantongberita.com, TAPTENG | Distribusi air bersih dari PDAM Mual Nauli Tapteng, hingga kini belum sepenuhnya lancar mengalir ke rumah-rumah warga.
Kondisi ini telah berlangsung kurang lebih dua bulan sejak terjadinya bencana banjir dan longsor, 25 November 2025 lalu.
Salahsatunya, daerah BKKBN Sibuluan Kabupaten Tapanuli Tengah, yang hingga kini warganya masih kesulitan mendapatkan air bersih.
Warga terpaksa mencari alternatif lain, dengan berjalan kaki menuju sumber mata air di pegunungan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Sebagian warga bahkan harus membeli air bersih dengan harga yang mencapai Rp100.000.
Ketua DPD IMM Sumatera Utara, Rizqi Putra Utama, menilai kondisi ini terjadi akibat ketidakmampuan Pemkab Tapteng dalam mengelola PDAM Mual Nauli.
Padahal kata Rizqi, air bersih merupakan kebutuhan pokok yang menyangkut kehidupan sehari-hari masyarakat, mulai dari keperluan memasak, mandi, mencuci, hingga kebutuhan sanitasi lainnya.
Menurutnya, persoalan ini tidak bisa dianggap sepele dan harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
“Air ini bukan kebutuhan tambahan, tapi kebutuhan pokok. Bagaimana masyarakat mau beraktivitas dengan normal jika kebutuhan dasar saja tidak terpenuhi,” tegas Rizqi, Senin (2/2/2027).
Sekilas, Rizqi mengungkapkan bahwa persoalan air bersih di Tapanuli Tengah bukan hanya terjadi pasca banjir. Bahkan sebelum bencana terjadi, pasokan air dari PDAM Mual Nauli sudah kerap macet. Padahal, warga rutin membayar tagihan setiap bulan.
“Ini bukan persoalan baru. Sebelum banjir pun air sering mati. Masyarakat tetap membayar setiap bulan, tapi yang didapat justru air yang tidak mengalir atau hanya hidup tengah malam. Ini sangat merugikan masyarakat,” tukasnya.
Rizqi meminta Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, agar bekerja lebih maksimal dalam memastikan pasokan air bersih dapat kembali normal mengalir ke rumah-rumah warga.
Dia juga meminta agar Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin menyampaikan kritik maupun keluh kesah terkait pelayanan publik, khususnya persoalan air bersih.
“Pemerintah daerah tidak boleh abai. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Pemerintah harus hadir, bekerja maksimal, dan mau mendengar suara masyarakat,” pungkasnya. (ril/red)
