kantongberita.com, TAPTENG | Beredar kabar, adanya dugaan markup anggaran pengadaan Komputer di Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2025.
Menurut informasi yang dilansir dari salah satu media online menyebutkan, anggaran untuk pembelian komputer sebanyak 56 unit tersebut ada pada Kantor Bagian Tata Pemerintahan Sekda Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, dengan pagu Rp600 juta.
Sehingga, sesuai besaran anggaran dengan jumlah komputer, harga per unitnya mencapai angka Rp10 jutaan.
Harga satuan ini dinilai tidak wajar atau terlalu tinggi bila dibandingkan dengan spesifikasi komputer yang dibeli, yang masih menggunakan prosesor Intel Core i3.
Tak hanya itu, komputer yang memakai anggaran tahun 2025 ini diduga bukan produksi pabrik resmi atau built up, melainkan hasil rakitan.
Seperti diketahui, harga komputer rakitan jauh lebih murah ketimbang harga komputer buatan pabrik. Sehingga sangat disayangkan, bila aksi dugaan mark up ini terjadi di pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Tapteng yang baru Masinton Pasaribu – Mahmud Efendi Lubis, yang pada masa kampanyenya menggaungkan Tapteng Naik Kelas dan adil untuk semua.
Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Musliadi Simanjuntak menegaskan pihaknya akan meminta penjelasan Bupati Tapteng Masinton Pasaribu terkait informasi dugaan korupsi pengadaan 56 komputer tersebut.
“Kita baru mengetahui informasinya, dimana jumlah anggaran untuk pengadaan Komputer diperkirakan mencapai sekitar, Rp600 jutaan. Nilainya cukup Fantastis, cukup besar, apalagi jika Komputernya merupakan rakitan dengan Spesifikasi rendah. Kami dari DPRD Tapteng akan meminta penjelasan dari saudara Bupati Tapteng, Masinton,” kata Musliadi.
Menurutnya, DPRD Tapteng tetap berkomitmen dalam mendukung setiap kebijakan yang dibuat Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dibawah kepemimpinan Masinton Pasaribu. Terutama, dalam mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan bersih yaitu Good Governance.
Musliadi berharap Masinton segera mengklarifikasi serta menindaklanjuti dugaan korupsi pengadaan komputer tersebut.
“Kami akan melaporkan informasi ini ke Ketua DPRD Tapteng agar segera meminta penjelasan dari Bupati. DPRD telah memberikan dukungan penuh terhadap pemerintahan saat ini, sehingga jangan sampai ada oknum yang bermain dengan anggaran pengadaan barang dimasing-masing dinas,” tegasnya.
Selain itu juga kata Musliadi, dugaan korupsi pengadaan komputer ini dapat dijadikan pintu masuk untuk mengevaluasi pengadaan-pengadaan lainnya disetiap dinas, yang memungkinkan adanya indikasi Markup atau penggelembungan nilai anggaran.
“Jika ditemukan kejanggalan dalam pengadaan ini, kami akan mendorong dilakukan audit menyeluruh terhadap pengadaan barang di dinas-dinas lain. Pemerintahan Masinton harus bersih dari praktik-praktik yang merugikan keuangan daerah,” pungkasnya.
Terpisah, Kepala Bagian Tapem Kabupaten Tapteng, Despi Jambak saat dikonfirmasi terkait pengadaan komputer tersebut mengatakan bahwa, pengadaan tersebut sudah sesuai dengan Katalog yang berlaku.
“Itu sudah sesuai katalog bang,” ucapnya singkat. (red)
