kantongberita.com, SIBOLGA | Terkait pembangunan Pasar Ikan Modern kata Ketua DPRD Sibolga Akhmad Syukri Nazri Penarik, dalam suratnya ke Wali Kota Sibolga Jamaluddin Pohan, pihaknya mempertanyakan alasan Dinas PKPP menerbitkan SPM proyek tersebut sebesar 100%, sedangkan pekerjaan hingga saat ini belum juga rampung.
Syukri juga menegaskan bahwa monitoring yang mereka lakukan beberapa hari lalu ke lokasi proyek Pasar Ikan Modern, bukanlah sebuah bentuk perlawanan. Pasalnya, jauh hari sebelumnya kata Syukri, pihaknya telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan dinas terkait dan mengingatkan agar tidak mencairkan dana proyek tersebut, bila pekerjaan belum selesai.
“Sebelum katanya ada penekanan kepada Wali Kota Sibolga, yang katanya harus mendukung salahsatu perpolitikan yang ada pada saat ini. Di Desember 2023 sudah saya lakukan RDP, sudah kami gunakan fungsi pengawasan kami terkait pasar ikan ini. Karena sumber dananya dari dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional), yang merupakan pinjaman dan menjadi beban APBD Kota Sibolga. Kita gak mau bangunan ini jadi mangkrak nanti. Kami pertanyakan saat itu kepada Kadis Perikanan, selesai nggak proyek ini tanggal 28 Desember 2023, tidak selesai kata kadis perikanan. RDP terakhir kami dengan dinas terkait, ternyata Surat Perintah Membayar (SPM) nya sudah 100% tanggal 28 Desember 2023. Berarti ada tujuan yang tidak baik dari Kadis Perikanan Kota Sibolga. Disatu sisi kami tanyakan ke kadis perikanan, selesai nggak proyek ini tanggal 28 Desember 2023, katanya nggak. Tapi kenapa tanggal itu dikeluarkan SPMnya,” ungkapnya.
Syukri mencurigai adanya dugaan nepotisme yang terjadi antara Wali Kota, Kadis PKPP Sibolga dengan pihak rekanan. Karena ketiganya diduga punya hubungan keluarga.
“Karena kadis perikanan ini adalah adik ipar dari Wali Kota Sibolga, dan diduga yang mengerjakan proyek itu adalah adik kandung Wali Kota Sibolga atasnama Sunardi Pohan. Saya rasa ada nepotisme, kongkalikong antara kadis perikanan dengan yang membangun proyek ini,” tukas Syukri.
Syukri berharap, Wali Kota Sibolga tidak menjadikan Pemko Sibolga layaknya sebuah perusahaan keluarga.
“Saya ibaratkan wali kota ini sebagai direktur utama atau CEO nya, kadis perikanan ini sebagai direktur pembangunannya dan adiknya sebagai pelaksana proyeknya,” ujarnya.
Dalam hal ini, Syukri menegaskan, dirinya dan anggota DPRD Sibolga lainnya yang melakukan monitoring terhadap pembangunan pasar ikan modern Sibolga hanya berniat menyelamatkan Wali Kota, Kadis PKPP dan rekanan dari jeratan hukum.
“Kalau saya niat jelek, itu saya biarkan dibayar 100 persen, baru kami monitoring ke lapangan. Tapi saya sudah mewanti-wanti jangan dicairkan 100 persen. Saya menyelamatkan adik iparnya (Wali Kota) Kadis Perikanan dan adik kandung Wali Kota selaku yang melakukan pengerjaan proyek itu. Harusnya wali Kota mengucapkan terimakasih kepada saya,” pungkas Syukri. (red)
