Pj Bupati Tapteng Sampaikan LKPD TA.2022

Foto : Pj Bupati Tapanuli Tengah Elfin Elyas menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2022, Senin (12/6/2023).

Kantong Berita, TAPTENG-Pj Bupati Tapanuli Tengah Elfin Elyas menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2022, Senin (12/6/2023).

Pada Rapat Paripurna LKPD Tahun 2022 di Gedung DPRD Tapanuli Tengah tersebut, Pj Bupati menyampaikan bahwa laporan keuangan tersebut telah disusun dengan baik.

Hal itu untuk menyampaikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemkab Tapteng selama satu periode pelaporan.

Kemudian, untuk memberikan informasi mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemkab Tapteng berikut hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan, untuk kepentingan Akuntabilitas, Manajemen, Transparansi, Keseimbangan Antar Generasi, Evaluasi dan Evaluasi Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan APBD tahun anggara 2022, target pendapatan daerah Pemkab Tapteng pada tahun 2022 sebesar Rp1.191.299.881.480,00. Dimana realisasi yang tercapai sebesar Rp1.170.402.645.656,34 atau sebesar 98,25 persen.

Anggaran realisasi pendapatan daerah tersebut meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Adapun Pendapatan Daerah yang sah, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target di tahun 2022 sebesar Rp98.298.009.155,00. Dimana terealisasi sebesar Rp75.219.924.030,34 atau sebesar 76,52 persen.

Realisasi ini menurut Pj Bupati pada Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Khairul Kiyedi Pasaribu dan Wakil Ketua Willy Sahputra Silitonga tersebut, terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp22.497.399.999,00, retribusi Daerah sebesar Rp1.512.863122,00, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp10.690.310.898,79, dan lain-lain sebesar Rp40.519.350.014,55.

Kemudian, Pendapatan Transfer dengan Target Pendapatan sebesar Rp1.086.922.676.616,00. Sedangkan yang terealisasi sebesar Rp1.081.248.473,00 atau 99,48 persen.

Realisasi ini bersumber dari transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp883.412.530.193,00, transfer Pemerintah Pusat lainnya sebesar Rp137.323.317.000,00 dan Transfer Pemerintah Daerah lainnya sebesar Rp45.039.314.836,00.

Adapun Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp18.453.589,408,00, dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Dana Alam Sebesar Rp10.494.460.735,00, dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp603.228847.000,00 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp251.253.633.050,00.

Transfer Pemerintah Pusat lainnya merupakan realisasi Dana Desa tahun 2022 sebesar Rp137.323.317.000,00, transfer Pemerintah Daerah lainnya sebesar Rp60.512.203.280,00, merupakan pendapatan bagi hasil pajak dan bantuan keuangan dari Provinsi Sumatera Utara.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dengan target lain-lain sebesar Rp6.079.195.709,00. Yang terealisasi sebesar Rp13.934.671.153,00 atau 229,22 persen dari target yang telah ditetapkan.

Ini merupakan realisasi pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp1.368.525.818,00 dan penerimaan dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun anggaran 2022 sebesar Rp12.566.145.335,00.

Sementara, untuk belanja daerah ditetapkan sebesar Rp1.050.353.159.749,00 yang terdiri dari, Belanja Operasi sebesar Rp831.007.706.181,00, belanja Modal sebesar Rp214.436.245.022,00, dan belanja Tidak Terduga sebesar Rp4.909.208.546,00.

Tercatat, realisasi belanja daerah selama tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp1.000.000.412,565,00 atau 95,21 persen dari anggaran, yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp787.215.026,534,00, belanja Modal sebesar Rp209.387.823.621,00, serta belanja Tidak Terduga sebesar Rp3.397.562.410, 00.

“Kami berharap dewan yang terhormat berkenan untuk memberikan persetujuan terhadap LKPD Kabupaten Tapanuli Tengah tahun anggaran 2021 yang termuat dalam rancangan Peraturan Daerah Tapanuli Tengah tentang pertangungjawaban pelaksanaan anggaran pendapat belanja daerah tahun anggaran 2022, untuk selanjutkan disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk dievaluasi guna memenuhi amanat peraturan Mendagri nomor 77 tahun 2022 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah,” kata Pj Bupati. (red)