Kantong Berita, TAPTENG-Relawan Pandu Patriot (RPP) menanggapi pernyataan Ketua KNPI Sibolga Reza Andika Rahmad, yang meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengevaluasi Sugeng Riyanta sebagai Pj Bupati Tapteng.
Melalui Divisi Ideologi, Politik, Hukum dan HAM, Junindra Duha, S.H., M.Han RPP mempertanyakan kapasitas Ketua KNPI Sibolga, meminta Mendagri mengevaluasi kinerja Pj Bupati Tapteng.
Menurutnya, tugas dan wewenang Pj bupati telah sesuai dengan tupoksinya. Dimana, Pj Bupati telah melibatkan Inspektorat daerah dalam membina dan mengawasi pemerintahan sesuai pasal 216 ayat 2 UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemda.
Pria Lulusan Magister Universitas Pertahanan RI tersebut juga menyayangkan sikap ketua KNPI Sibolga yang seolah-olah membenarkan pernyataan tentang Pj Bupati mendukung Paslon Capres-Cawapres Anies-Muhaimin.
Sementara, Pj Bupati sendiri kata Junindra sudah menyatakan bahwa itu merupakan Fitnah yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.
“Oleh karenanya, hal hal yang baik dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi perlu kita dukung bersama dan dalam hal ini Pj Bupati Tapteng telah bekerja sesuai tugas dan tupoksi nya sebagai Pj Bupati Tapteng,” pungkasnya.
Melibatkan Inspektorat juga kata Junidra merupakan langkah yang tepat pasca adanya ketidakharmonisan Pj Bupati dengan ketua DPRD Tapteng.
“Melalui video yang viral tentang ketua DPRD Tapteng yang masuk tiba-tiba dan mengeluarkan argumen-argumen yang kurang terpuji di dalam ruangan aula Dinas Kesehatan ketika Pj bupati sedang menyampaikan arahan dan motivasi pada seluruh jajaran Dinas kesehatan, dapat kita makai bersama bahwa DPRD seharusnya wajib menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sesuai amanat Pasal 161 huruf H UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Hal ini lah yang seharusnya menjadi pemicu ketidak kekondusifan di Tapteng dan memunculkan amarah masyarakat,” tandasnya. (red)
