Kantong Berita, TAPTENG-Menjelang Pemilu tahun 2024, kondisi Kabupaten Tapanuli Tengah mulai memanas. Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Lintas Pemuda Ormas Mahasiswa dan Masyarakat Tapanuli Tengah menggelar aksi demo ke Kantor DPRD Tapteng, Rabu (27/12/2023).
Mereka menuntut agar DPRD segera mengevaluasi kinerja Pj Bupati Tapteng Sugeng Riyanta.
Tak hanya itu, mereka juga meminta Mendagri agar mengganti Sugeng, karena dinilai dalam kepemimpinannya selama kurang lebih 2 bulan, telah menciptakan suasana yang tidak kondusif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.
Para demonstran datang dengan membawa sound system atau pengeras suara serta puluhan baliho. Diantara baliho tersebut, terdapat gambar Pj Bupati Tapteng Sugeng Riyanta yang di stempel tanda silang merah.
Kemudian, pada spanduk yang dibawa massa diantaranya bertuliskan, Pj Bupati harus menjadi pengayom jangan jadi tukang ribut. Pj Bupati boneka orang pusat. Sugeng bekerja sesuai arahan dan perintah sang titipan.
Mewakili massa menyampaikan orasi, Ketua PC. IMM Sibolga-Tapteng sekaligus perwakilan Ormas Muhammadiyah Akdinul Akbar, yang merupakan Koordinator Aksi I. Kemudian, Ketua PC. HIMMAH Sibolga-Tapteng sekaligus mewakili Ormas Al-Wasliyah Andrian Irsyan selaku Koordinator Aksi II, dan Ketua PK. PMII Sibolga-Tapteng sekaligus mewakili Ormas Nahdatul Ulama Waiys Al Kahrony selaku Koordinator Lapangan.
Selain itu, juga hadir perwakilan Dari Ikatan Pemuda Karya (IPK) Tapteng dan Sibolga, serta dari Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM).
Sekitar satu jam berorasi, Ketua DPRD Tapteng Khairul Kiyedi Pasaribu bersama sejumlah anggota DPRD Tapteng lainnya kemudian menemui para pendemo.
Selanjutnya, 20 orang perwakilan massa dipersilahkan masuk ke dalam kantor dewan untuk berdialog dengan para Anggota DPRD Tapteng.
Usai mendengarkan seluruh aspirasi pendemo, Ketua DPRD Tapteng pun berjanji akan menindaklanjuti seluruh aspirasi yang akan disampaikan ke Mendagri.
“Kita terima aspirasi mereka dan akan kita tindaklanjuti. Selanjutnya akan kita sampaikan ke Mendagri,” kata Kiyedi dalam keterangan persnya usai menerima perwakilan pendemo.
Pada kesempatan tersebut Kiyedi juga mengungkapkan kekesalannya terhadap Pj Bupati Tapteng Sugeng Riyanta yang telah memerintahkan para OPD, Camat dan Kepala Puskesmas untuk tidak menghadiri undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dijadwalkan akan digelar hari ini, Selasa (27/12/2023) pagi.
“Saya sudah WA Pj Bupati terkait undangan RDP dan alasannya melarang untuk menghadiri. Katanya, menghadiri undangan RDP akan mengganggu pelayanan masyarakat. Padahal, kalau misalnya Kepala Disdukcapil tidak berada di kantor, apakah proses pembuatan KTP tidak berjalan. Apakah kalau kepala puskesmas tidak berada di Puskesmas, pelayanan berobat masyarakat jadi tidak berjalan. Kan gak mungkin, tidak masuk akal alasannya,” ketua Kiyedi.
Menurut pria yang merupakan Ketua DPD NasDem Tapteng ini, pihaknya akan kembali melayangkan undangan RDP kepada dinas terkait. Karena topik RDP yang akan digelar menurut Kiyedi, seputar kinerja Pj Bupati Tapteng Sugeng Riyanta.
Dimana kata Kiyedi, Sugeng selama menjabat Pj Bupati Tapteng diduga kerap mengancam dan mengintimidasi para ASN, dari mulai Sekdakab, OPD, Camat hingga Kepala Desa dan Kepala Puskesmas.
“Ada buktinya, Pj Bupati mengirim sejumlah berita, dia pernah menangkap Wali Kota, Ketua DPRD. Apa maksud dan tujuannya mengirimkan itu di grup OPD. Silahkan tanyakan kepada Pj Bupati, apa tujuannya melakukan itu. Apakah menakut-nakuti atau mengintimidasi para ASN. Sehingga membuat situasi Pemkab Tapteng ini menjadi tidak kondusif,” pungkasnya.
Usai menyampaikan aspirasinya ke DPRD Tapteng, perwakilan massa pun keluar dari gedung DPRD dengan tertib. Kemudian, bersama ribuan massa lainnya, mereka bergerak menuju kantor Bupati Tapteng.
Namun sayang, tidak ada perwakilan Pemkab Tapteng yang menerima massa yang menggelar orasi di depan kantor Bupati Tapteng.
Massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Mereka berjanji, akan datang lagi dalam jumlah yang lebih banyak, bila aspirasi mereka untuk mengganti Pj Bupati Tapteng tidak ditanggapi.
Diketahui sebelumnya, terjadi keretakan hubungan antara Pj Bupati Tapteng yang baru Sugeng Riyanta dengan Ketua DPRD Tapteng Khairul Kiyedi. Keduanyapun saling serang dan saling bantah di media.
Pj Bupati Tapteng juga diketahui sedang menggiring dugaan korupsi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Dinas Kesehatan Tapteng yang melibatkan Kepala Dinas Kesehatan Tapteng dan sejumlah Kepala Puskesmas yang kemudian dikabarkan telah dipanggil oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk dimintai Keterangan.
Aksi tersebut dimaknai oleh Ketua DPRD Tapteng kalau Sugeng telah bertindak sebagai Penyidik Kejaksaan dalam menjalankan roda Pemerintahan, bukan sebagai Pj Bupati yang merupakan pengayom para ASN. (red)
