Kantong Berita, SIBOLGA-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) akan menggelar aksi demo kembali ke Hotel Wisata Indah (WI) Sibolga, Senin (31/1/2022).
Adapun alasan organisasi buruh ini menggelar aksi, karena adanya 2 orang karyawan Hotel WI yang di PHK pada Desember 2021 yang lalu tanpa mendapat pesangon. Diantaranya, Pendi Simamora yang sudah bekerja selama 11 tahun dan Kurniadi yang sudah bekerja selama 3 tahun.
Sementara, Undang-undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 mengharuskan pengusaha membayarkan pesangon diakhir kontrak kerja sebesar 1 bulan gaji, minimal sesuai besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
“Surat pemberitahuan aksi ke Polres Sibolga telah disampaikan kami sampaikan tanggal 24 Januari 2022. Aksi direncanakan digelar didepan Hotel Wisata Indah (WI) Sibolga milik PT. Samudera Wisata Indah,” kata Ketua SBSI Sibolga-Tapteng, Binsar Tambunan didampingi Ketua Pengurus Komisariat (PK) PT. SWI, Safi’i Tanjung, Kamis (27/1/2022).
Tak hanya itu, dalam aksi tersebut SBSI juga akan menuntut kekurangan upah yang diberikan pihak PT. SWI terhadap karyawan. Karena dari informasi yang diperoleh SBSI dari karyawan, upah yang diberikan pihak PT. SWI masih dibawah UMK.
“Kemudian, upah mereka selama bekerja sangat rendah. Kurniadi upahnya Rp1 juta perbulan. Pendi Rp2,2 juta perbulan. Sementara, UMK Kota Sibolga hingga tahun 2021 sebesar Rp3.004.000. Dan saat ini masih ada pekerjaan yang diupah rendah, seperti Iswandi Simanullang, yang sudah bekerja selama 11 tahun diupah sebesar Rp1.380.000 perbulan,” ungkapnya.
##Ketua Dewan Pengupahan Tak Pernah Hadir Rapat##
Permasalahan pengupahan yang tidak sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan di Kota Sibolga, tidak pernah berujung.
SBSI menyebut salah satu penyebabnya, karena ketua dewan Pengupahan Kota Sibolga yang dijabat oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga, tidak pernah hadir setiap kali digelar rapat membahas terkait pengupahan.
“Setiap rapat dewan pengupahan, ketua dewan pengupahan yakni kadis ketenagakerjaan tidak pernah hadir. Makanya, masalah pengupahan di kota Sibolga tidak pernah selesai,” kata Binsar Tambunan.
Terbukti, setiap permasalahan yang pernah disampaikan ke Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga, tidak pernah selesai.
Begitu juga dengan UPT VI Ketenagakerjaan Sumut yang ada di Sibolga, tidak memberikan solusi terhadap kesewenang-wenangan pihak pengusaha terhadap pekerja.
“Selalu alasannya karena ada kesepakatan. Sementara, kesepakatan diluar undang-undang, gugur demi hukum,” ketusnya.
##Pengusaha Jangan Berlindung Dibalik Pandemi##
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pemberian upah dibawah UMK oleh pihak perusahaan masih marak khususnya di Kota Sibolga. Terlebih dimasa Pandemi Covid-19.
Pihak pengusaha selalu berlindung dibalik Pandemi dari kesalahannya dalam membayar kewajibannya kepada karyawan.
Sementara menurut Ketua Pengurus Komisariat (PK) PT. SWI, Safi’i Tanjung, yang juga karyawan Hotel WI, sejak pertama kali Pandemi, tingkat hunian Hotel tidak separah yang diisukan.
Bahkan kini, kondisi tersebut sudah semakin membaik dari sebelumnya.
“Pihak perusahaan jangan berlindung di balik Pandemi. Mereka selalu mengalasankan Pandemi untuk menekan upah karyawan. Dari 50 kamar, setiap hari tingkat hunian hotel WI selalu mencapai 50%. Artinya, dengan jumlah hunian tersebut, tidak ada alasan pihak perusahaan tidak membayar pesangon pekerja,” ungkap Safi’i.
Apalagi katanya menambahkan, jumlah karyawan hotel saat ini sudah semakin sedikit akibat PHK.
“Jumlah karyawan saat ini sekitar 30 orang. Bila dibandingkan dengan tingkat hunian, harusnya pihak perusahaan membayar upah sesuai UMK,” ketusnya.
##Kondisi Pekerja Saat Ini Terkesan Seperti ‘Perbudakan’##
Akibat pengurangan karyawan yang dilakukan secara besar-besaran oleh pihak pengusaha, sistem kerja di Hotel tersebut punya terkesan seperti perbudakan.
Pasalnya, setiap departemen di Hotel tersebut yang harusnya diisi minimal 2 orang pekerja, kini hanya diisi oleh 1 orang pekerja setiap shift nya. Ditambah lagi, upah yang diberikan tidak sesuai dengan UMK.
“Kesannya sudah seperti sistem perbudakan. Kerja makin berat, upah makin sedikit. Karena sebelumnya, pihak PT. SWI sudah mem PHK lebih dari 15 orang pekerja dengan alasan Pandemi,” pungkasnya. (red)
