Kantong Berita, SIBOLGA-Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC. F. SPTI-K. SPSI) Kota Sibolga bersama Koordinator Tapanuli-Nias mendatangi Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga, Rabu (7/10).
Dalam pertemuannya dengan Kepala Dinas KUMK Sibolga, Hermanto Harahap, organisasi buruh tersebut menyampaikan beberapa terobosan yang akan dilakukan dalam memperjuangkan hak-hak buruh yang selama ini tidak diberikan oleh pihak pengusaha.
Dari mulai pengupahan yang tidak sesuai, hingga pemberhentian sepihak tanpa adanya pesangon yang diberikan oleh pengusaha.
Hal tersebut dipertegas Abdul Rahman Sibuea, Koordinator Tapanuli-Nias F. SPTI-K. SPTI dalam keterangan persnya usai pertemuan. Dia juga menjelaskan, ada 2 sektor yang menjadi target awal mereka. Yakni, buruh bongkar muat atau Ekspedisi dan Nelayan.
Dijelaskannya, dari laporan para buruh bongkar muat yang mereka terima, upah kerja yang mereka peroleh masih sama dengan upah 7 tahun yang lalu.
Artinya, dari tahun ke tahun, upah yang diberikan pengusaha ekspedisi tidak pernah mengalami kenaikan. Sementara, tonase barang yang dibongkar sudah mencapai 30 ton.
“Memperjuangkan hak-hak pekerja khususnya di kota Sibolga. Kita melihat di kota Sibolga-Tapanuli Tengah itu, sektor kelautan belum tersentuh oleh serikat. Kemudian, sektor bongkar muat. Dari yang kita lihat, bahwa pekerja bongkar muat khususnya ekspedisi. Truk ekspedisi pembawa barang dari Medan ke Sibolga sudah sangat mengeluh. Karena tidak naiknya upah bongkar. Dimana saat ini, muatan truk itu sudah mencapai hampir 30 ton. Sementara, upah yang mereka hasilkan cuma Rp300.000,” kata Abdul Rahman didampingi Ketua DPC Kota Sibolga Dinter Tarihoran.
Menurutnya, perlakuan pihak pengusaha tersebut sudah sangat keterlaluan. Oleh karena itu, pihaknya hadir untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh khususnya di Kota Sibolga.
“Itu sudah sangat luar biasa murahnya. Makanya melalui serikat ini, kita akan bersinergi dengan Pemerintah. Agar pemerintah kota Sibolga melalui Disnaker bisa memfasilitasi kepada pengusaha. Agar hak atau upah buruh bongkar muat nanti bisa dinaikkan,” tegasnya.
Begitu juga dengan nasib para Nelayan yang selama ini tidak mampu berbuat apa-apa dengan kesewenang-wenangan para pengusaha kapal.
Abdul Rahman mencontohkan, kejadian tenggelamnya KM. Mega Top III. Dimana pihak keluarga korban hingga kini, tidak memperoleh santunan yang wwajar dari pengusaha kapal.
Inilah salah satu alasan, F. SPTI-K. SPSI akan segera membentuk Federasi bidang Kelautan di Kota Sibolga.
“Kita lihat tentang tenggelamnya kapal KM. Mega Top III. Yang kasusnya kita ketahui sudah ditangani Polda Sumut. Dan baru-bari ini, Polda sudah turun ke Sibolga-Tapteng untuk merumuskan atau mengambil tindakan tentang santunan. Disini kita lihat lemahnya kami, belum menggarap atau belum membentuk khusus Federasi kelautan. Kita akui selama ini, nelayan-nelayan ini berjuang dengan kawan-kawan LSM dan wartawan. Sekarang, kami akan hadir bersama nelayan-nelayan untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Inilah salah satu yang kita bahas bersama Disnaker, disamping rencana pelantikan pengurus DPC Kota Sibolga. Setelah pelantikan, kita akan ection, sektor-sektor apa yang mau kita perjuangkan,” pungkasnya.
Harapannya, Pemko Sibolga melalui Dinas KUMK dapat bersinergi bersama F. SPTI-K. SPSI untuk memperjuangkan hak buruh di Kota Sibolga.
“Harapan kita, Disnaker akan respon. Dan merekapun punya kendala. Inilah nanti, kita akan bersama-sama dengan DPRD dan pak Walikota. Karena peraturan ini tidak terlepas dari Pemerintah. Kita juga sudah sampaikan kepada Kadisnaker agar aspirasi ini disampaikan ke pimpinan lebih tinggi,” tandanya.
Kehadiran F. SPTI-K. SPSI tersebut disambut baik oleh Kadis KUMK Sibolga, Hermanto Harahap, yang mengaku akan bersinergi dengan organisasi buruh tersebut dalam memperjuangkan agak buruh di Kota Sibolga.
“Kita akan bersinergi dengan organisasi buruh,” kata Hermanto. (jul/kb)
