Unjuk Rasa Tolak Undang-Undang Cipta Kerja; Begini Tanggapan Koordinator F. SPTI-K. SPSI Tapanuli-Nias

  • Bagikan
Foto : (kiri) Abdul Rahman Sibuea dan Dinter Tarihoran.

Kantong Berita, SIBOLGA-Menyikapi aksi unjuk rasa buruh, yang menolak disahkannya Undang-undang Cipta Kerja, DPC F. SPTI-K. SPSI Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah (Tapteng) mengaku tidak mau terprovokasi.

Karena menurut Koordinator F. SPTI-K. SPSI Tapanuli-Nias, Abdul Rahman Sibuea, aksi penolakan UU tersebut bermula dari adanya perbedaan pandangan diantara anggota DPR RI.

“Kita tahu kawan-kawan kita sekarang sudah banyak turun berjuang di daerah ibu kota. Tapi kita, khususnya DPC Kota Sibolga-Tapanuli Tengah, melihat dan menyikapi ini dulu. Karena kita juga tidak mau terprovokasi isu-isu politis didalamnya. Kita akan melihat, karena yang kita lihat adanya perbedaan pandangan antara DPR. Ada yang mengatakan draf itu beda dengan yang akan diputuskan nanti. Kita lihat dulu nanti keputusannya,” kata Abdul Rahman diamini Ketua DPC F. SPTI-K. SPSI Sibolga, Dinter Tarihoran usai menggelar pertemuan di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Ketenagakerjaan Sibolga, Rabu (7/10).

Baca Juga :   Pimpinan Cabang F.SPTI-K.SPSI Sibolga Terbentuk; Siap Perjuangkan Hak Buruh dan Nelayan

Pihaknya akan bereaksi setelah Presiden menandatangani draf UU Cipta Kerja tersebut dan ditemukan pasal-pasal yang merugikan buruh didalamnya.

“Setelah ini nanti diketok palu oleh DPR, kan masih ada tenggang waktu untuk ditandatangani Presiden. Apabila ini nanti sudah putus dan dapat memang aturan atau pasal demi pasal ada bocoran resminya, akan kita lihat. Inikan masih dibahas dan belum disahkan oleh Presiden,” ketusnya.

Abdul Rahman mengakui, beberapa elemen masyarakat baru-baru ini telah meminta mereka untuk ikut serta dalam aksi unjuk rasa membatalkan UU Cipta Kerja tersebut.

Baca Juga :   Dilantik Jadi Ketua PUK F. SPTI-K. SPSI; Sudi Anto Himbau Pengusaha Berdayakan Buruh Bongkar Muat

Mereka memilih tidak ambil bagian, karena selain belum adanya pengesahan Presiden atas UU tersebut, mereka juga belum menerima arahan dari pimpinan tinggi organisasi buruh tersebut.

“Kita akui, elemen masyarakat juga sudah mengajak kita untuk turun aksi. Tetapi kami dari KSPSI Sibolga-Tapteng masih meminta petunjuk dari DPD Sumatera Utara dulu. Setelah ini, kita akan konfirmasi dengan pimpinan disana. Kalau disana nanti menyuruh kita harus turun menyuarakan aspirasi buruh, kita akan turun. Tapi, untuk saat ini, kita belum melakukannya,” pungkas Abdul Rahman. (red/kb)

  • Bagikan