kantongberita.com, TAPTENG | Seorang Tokoh pemerhati pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah, Ribu Simatupang mengungkap anggaran sewa rumah dinas Bupati Tapteng Masinton Pasaribu yang dinilai terlalu mahal.
Dalam pernyataannya di sebuah video, Ribu menyebut Pemkab Tapteng telah menganggarkan sewa rumah dinas Bupati Masinton tahun 2026 sebesar Rp175 juta di bilangan Kota Pandan.
“Rumah dinas bupati itu kan di Sibolga ya, di Sibolga dan sudah berapa tahun tidak ditempati. Tapi saya lihat ada anggaran di APBD 2025, Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2026. Ada saya lihat di sini sewa rumah negara rumah dinas Golongan I itu nilainya seratus tujuh puluh lima juta loh,” kata Ribu sambil menunjukkan bukti sebuah dokumen, Sabtu (12/9/2026).
Dia mempertanyakan kewajaran nilai sewa tersebut. Menurutnya, anggaran Rp175 juta itu juga sama untuk Tahun Anggaran 2025, tahun pertama Masinton menjabat Bupati Tapteng.
“Seratus tujuh puluh lima juta itu tahun 2025 juga seratus tujuh puluh lima, tahun 2026 seratus tujuh puluh lima. Rumah apa itu kira-kira? Saya jadi bertanya-tanya,” ujarnya.
Ribu kemudian membandingkan harga sewa rumah dinas Bupati Masinton tersebut dengan harga sewa rumah mewah di kota besar.
“Bagaimana pihak Dinas Pendapatan membuat nilai terhadap satu objek rumah sampai-sampai dapat harganya seratus tujuh puluh lima per tahun. Terlalu besar menurut saya untuk di Kota Pandan ini. Sedangkan di Kota Medan, taruhlah rumah bertingkat mewah paling 75 juta setahun. Kira-kira begitu perbandingannya,” tegas Ribu.
Dalam pernyataannya, Ribu juga menyinggung bahwa Bupati Masinton Pasaribu memilih tidak menempati rumah dinas resmi Bupati Tapteng yang berada di samping Kantor Wali Kota Sibolga. Rumah tersebut disebutnya sudah lama tidak ditempati dan kondisinya kini terlihat kurang terawat.
Hal seperti ini kata Ribu luput dari perhatian masyarakat Tapteng, yang saat ini terbuai dengan sajian informasi seremonial kegiatan Pemerintahan.
“Sekarang Tapteng ini kulihat sudah rusak, Ya. Sibuk dengan permainan politik, lupa dengan apa yang harusnya dipertanyakan masyarakat,” ucapnya.
Ribu Simatupang berharap pemerintah daerah lebih transparan dan bijak dalam mengelola anggaran, terutama yang bersumber dari APBD. Ia menilai, dana sebesar Rp175 juta per tahun seharusnya bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.
Hingga berita ini diturunkan, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu dan pihak Pemkab Tapteng belum memberikan tanggapan resmi terkait sorotan tersebut. (red)
