MARI KITA SAMBUT HARI YANG FITRI INI DENGAN PENUH KEGEMBIRAAN DAN RASA SYUKUR - SEGENAP KRU KANTONGBERITA.COM MENGUCAPKAN SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1445 H/2024 banner 325x300

banner 325x300

Lontarkan Isu di Sidang Paripurna LKPj; Aktifis Duga Ketua DPRD Sibolga Tidak Paham Kode Etik

Foto : Parulian Sihotang

Kantong Berita, SIBOLGA-Kritik terhadap Ketua DPRD Sibolga, Syukri Penarik, yang mengeluarkan pernyataan kontroversial tentang Walikota Sibolga, Syarfi Hutauruk, selama sidang Paripurna LKPj Sibolga Tahun 2019 beberapa waktu yang lalu, mendapat tanggapan dari sejumlah aktivis pembangunan Kota Sibolga.

Parulian Sihotang, Ketua LSM Kupas Tumpas, menyatakan kecurigaannya terhadap penegasan tersebut, merasa bahwa Ketua DPRD kurang memahami kode etik dalam persidangan.

Menurut Parulian, pernyataan tersebut terlalu berkutat pada isu-isu yang bersifat personal terkait Walikota, yang belum tentu kebenarannya. Dia menduga bahwa pernyataan tersebut lebih didasarkan pada sentimen terhadap Walikota dan beberapa Kader Partai NasDem Kota Sibolga yang namanya juga disebut dalam isu tersebut.

Parulian mengecam tindakan Ketua DPRD yang seharusnya menjadi contoh baik bagi generasi muda. Dia menyarankan agar jika Ketua tidak memahami kode etik rapat paripurna, sebaiknya bertanya dan belajar kepada orang-orang yang berpengalaman dalam jabatan tersebut sebelumnya.

Dia menegaskan bahwa tindakan Ketua DPRD tersebut tidak hanya menunjukkan kebodohan, tetapi juga ketidakmampuan untuk memimpin rapat paripurna sesuai dengan Tata Tertib DPRD.

Dia mengutip pasal 128 ayat 6 dari Tata Tertib DPRD Sibolga Nomor 14/P/Tahun 2019 yang menekankan bahwa setiap peserta rapat harus mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk dalam menyampaikan hal-hal yang terkait dengan objek pembahasan dalam rapat paripurna.

Menurut Parulian, rapat paripurna tersebut seharusnya untuk membahas LKPj Walikota Sibolga Tahun 2019, bukan untuk membahas isu-isu pribadi seperti hutang piutang atau kegiatan pribadi Walikota.

Dia juga merujuk pada pasal 195 ayat 6 huruf b dari Tata Tertib DPRD Sibolga yang melarang membaca surat kabar atau materi bacaan lainnya yang tidak relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam rapat.

Parulian menilai bahwa isu-isu fitnah tidak berkaitan dengan agenda rapat paripurna DPRD Sibolga saat itu, dan oleh karena itu dia menduga bahwa Ketua DPRD tidak memahami kode etik.

Dia juga menyoroti pasal 197 ayat 1 huruf a dari Tata Tertib DPRD Sibolga yang menekankan perlunya DPRD menghargai, menghormati, dan membangun komunikasi yang baik dengan Walikota sebagai mitra kerja. Menurut Parulian, Ketua DPRD dalam sidang Paripurna LKPj tersebut tidak memenuhi kriteria profesionalitas dalam menjalankan tugasnya.

Dia meminta Ketua DPRD untuk memberikan penjelasan terkait asal-usul isu yang disampaikan, apakah sudah dibahas sebelumnya di internal DPRD, serta transkrip lengkap yang mendukung isu tersebut. Parulian juga mencatat bahwa empat kader Partai NasDem Kota Sibolga yang disebut dalam sidang Paripurna LKPj Tahun 2019 telah melaporkan Ketua DPRD Sibolga ke Polres Sibolga.