kantongberita.com, TAPTENG | Pemotongan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan biaya Jasa Pelayanan (Jaspel) di Puskesmas yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara diduga masih terus berjalan.
Bahkan, dugaan aksi pemotongan tersebut sempat viral menjadi pembahasan di media sosial Facebook.
Hal itupun mendapat tanggapan dari 2 anggota DPRD Tapanuli Tengah (Tapteng) Musliadi Simanjuntak dari Fraksi NasDem dan Deni Herman Hulu dari Fraksi Gerindra. Keduanya mengaku sangat menyayangkan jika hal dugaan pemotongan BOK dan Jaspel itu masih berlanjut hingga sekarang.
“Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, saya sangat prihatin dan menaruh perhatian serius terhadap informasi mengenai dugaan pemotongan anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jasa Pelayanan (Jaspel) maupun BPJS yang masih berlanjut di Puskesmas sebagaimana saya baca di postingan Facebook Jerry Z Ferdy Sambo. Dalam postingan itu ditulis, Kok bisa ya, masih ada Pukesmas yang melakukan pemotongan BOK, Jaspel & BPJS dengan cara Casback? Sebelum kita ungkap 1 persatu, stop potongan BOK & Jaspel itu berikan sepenuhnya uang BPJS mereka itu. Jangan lagi ada Chasback. Sudahilah itu ya, karena bukti sudah ada. Artinya, ini menjadi informasi penting untuk kita tindaklanjuti sesuai dengan fungsi DPRD melakukan pengawasan,” ujar Musliadi, Kamis (29/5/2025).
Dengan adanya pernyataan tersebut, Musliadi meminta Dinas Kesehatan dan pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan.
Jika terbukti terjadi pemotongan, tentu pihaknya mendorong agar dilakukan evaluasi menyeluruh dan penegakan aturan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Sepertinya potong-memotong ini sudah menjadi tabiat bagi oknum-oknum yang melakukannya di Puskesmas-puskesmas maupun di Dinas Kesehatan. Artinya, siapapun pimpinannya mereka akan melakukannya, padahal belum tentu itu sepengetahuan atau perintah pimpinan. Untuk itu kita meminta Pak Bupati Masinton tidak tutup mata dengan informasi itu, apalagi yang memposting informasi itu adalah tim sukses beliau,” tukasnya.
Menurutnya, anggaran BOK dan Jaspel merupakan hak dari para tenaga kesehatan, untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat. Sehingga, apa yang menjadi hak dari para tenaga kesehatan harus dihormati dan dijamin.
“Saya juga mengajak seluruh pihak termasuk rekan-rekan media untuk bersama mengawasinya, dan sampaikan kepada kami DPRD jika ada praktik yang tidak sesuai, agar kita bisa melakukan perbaikan bersama demi kepentingan masyarakat.” imbuh Musliadi.
Rekannya Deni Herman Hulu kemudian menyinggung kasus pemotongan BOK dan Jaspel tahun 2023 yang cukup viral hingga menyeret beberapa pejabat Dinas Kesehatan Tapteng ke meja hijau.
Dan ternyata, itu belum memberikan efek jera karena dugaan pemotongan BOK dan Jaspel masih terus berlanjut hingga dikepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati saat ini Masinton-Mahmud.
“Artinya, jika informasi ini benar, para oknum-oknum yang melakukannya tidak ada rasa takut dengan proses hukum. Dan ini sudah menjadi sifat, bukan karena perintah atau suruhan. Kami dari Fraksi Gerindra memberikan atensi khusus terkait informasi ini. Karena soal kesehatan tidak boleh main-main karena itu menyangkut kemaslahatan orang banyak,” pungkasnya.
Pada kesempatan tersebut, kedua anggota DPRD Tapteng tersebut menyatakan siap menampung pengaduan para tenaga kesehatan yang berani mengungkap dugaan pemotongan BOK dan Jaspel tersebut.
“Silahkan datang ke DPRD Tapteng, Fraksi Gerindra siap untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak dari tenaga kesehatan,” ucap Deni. (red)
