KantongBerita,SIBOLGA – Pembagian bantuan yang disebabkan oleh dampak virus Corona atau Covid-19 di Sibolga, Sumatera Utara, menjadi kericuhan pada Kamis (2/4). Kepling 3 dari Kelurahan Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga Sambas, dituduh melakukan pemilihan-pemilihan yang tidak adil dan kurang transparan dalam penyaluran bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Sibolga.
Warga berbondong-bondong mendatangi rumah Kepling untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap cara pendataan bantuan yang dianggap tidak akurat.
“Kami merasa tidak puas dengan cara Kepling 3 melakukan pendataan bantuan dari Pemkot Sibolga,” protes warga yang mendatangi rumah Kepling.
Sebelumnya, warga juga telah merasa tidak puas dengan Kepling tersebut karena sikapnya yang dianggap sombong dan arogan. “Sikapnya sangat sombong, sungguh tidak bisa diterima,” ujar seorang warga.
Menurut Agustina Simanjuntak, seorang warga lainnya, informasi yang diterimanya adalah bahwa warga yang tidak mendapatkan voucher bantuan diminta untuk menemui Kepling dengan membawa Kartu Keluarga untuk mendapatkan bantuan berupa beras. Namun, ketika warga ingin mendaftar, Kepling terlihat menghindar dengan alasan bahwa semua data penerima bantuan telah terkumpul.
“Ada bantuan untuk tukang becak tetapi Kepling tidak mendatangi kami untuk pendataan. Padahal menantu saya juga tukang becak. Saya sudah mencoba bertanya langsung ke rumah Kepling, tetapi dia mengatakan bahwa berkas sudah dia kirim,” ungkap Agustina.
Lebih anehnya lagi, menurut Agustina, Kepling 3 justru menyarankan mereka untuk melaporkan masalah tersebut ke Kepling IV. Hal ini membuat warga semakin bingung dan menduga bahwa Kepling mereka sengaja melakukan tindakan tersebut untuk menyesatkan mereka.
“Kami tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Kepling,” tegasnya.
Harianto, Kepling 3, ketika ditanya oleh wartawan, mengatakan bahwa yang dia data sebagai penerima bantuan adalah para penarik becak. Namun, data tersebut masih berada di Kantor Kelurahan. Terkait dengan warga yang merasa tidak mendapatkan bantuan, Harianto menyarankan agar masalah tersebut diselesaikan melalui Kantor Kelurahan.
“Ada 18 orang yang dianggap mendapatkan bantuan untuk penarik becak dan pedagang kecil,” tambahnya.
