Kantong Berita, TAPTENG-Pj Bupati Tapteng Sugeng Riyanta menegaskan bahwa pembangunan Kantor Bupati Tapteng tidak mangkrak.
Hal itu disampaikan Pj Bupati kepada wartawan usai menerima audiensi OKP Ikatan Pemuda Karya (IPK) Tapteng, Kamis (30/11/2023).
Menurutnya, pembangunan Kantor Bupati Tapteng dilakukan secara bertahap dengan sistem tahun jamak.
“Kalau menurut saya itu tidak mangkrak, karena memang direncanakan (pembangunannya) multiyear atau jangka panjang. Kalau gak salah 5 tahun,” kata Sugeng Riyanta.
Sugeng juga menjelaskan bahwa pembangunan kantor Bupati tersebut sangat dibutuhkan. Mengingat kondisi perkantoran Pemkab Tapteng yang sangat memprihatinkan.
“Saya sudah Sidak ke sejumlah Kantor OPD, kondisinya memprihatinkan, Kantor BKD itu di sana, tempatnya kecil-kecil. Kalau seperti itu situasinya pasti pelayanan tidak akan baik, dan yang dirugikan masyarakat juga,” ungkap pria yang juga menjabat sebagai Wakajati Bangka Belitung tersebut menjelaskan kepada wartawan.
Terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Tapanuli Tengah, Basyri Nasution mengatakan tahun 2024 Pemkab Tapteng akan mengalokasikan anggaran untuk lanjutan pembangunan kantor bupati sebesar Rp5 miliar.
“Sudah disepakati dengan DPRD dianggarkan sebesar Rp5 miliar untuk lanjutan pembangunan pada tahun 2024. Anggarannya untuk tahun depan lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya, karena kemampuan keuangan daerah kita. Apalagi karena anggaran untuk Pilkada 2024 sangat besar,” jelas Basyri.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Tapanuli Tengah, Johannes Saruksuk memaparkan, pembangunan kantor Bupati Tapteng tahap pertama dimulai pada tahun 2020, dengan anggaran sebesar Rp29,2 miliar digunakan untuk membangun pondasi dan struktur bangunan hingga lantai tiga.
Lalu pembangunan tahap kedua pada tahun 2021 kembali dianggarkan sebesar Rp31,37 miliar, untuk pengerjaan struktur lantai empat sampai lantai lima, atap, baja, dan jendela.
Sedangkan tahap ketiga pada tahun 2022, dianggarkan lagi sebesar Rp9,34 miliar untuk menuntaskan bangunan lantai satu, termasuk kamar mandi, plafon, dan AC.
Tahap keempat dicairkan pada tahun 2023, dianggarkan sebesar Rp9,5 miliar untuk menyelesaikan lantai lima, yang akan berisi dua aula dan satu ruang rapat.
Johannes menegaskan bahwa setiap tahun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selalu melakukan audit, dan hasilnya tidak menunjukkan masalah apa pun.
Hal ini menjadi alasan mengapa penampungan anggaran untuk proyek ini dapat dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya.
“Kami juga terus melakukan pengawasan terhadap proyek ini. Jika terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian, kami meminta untuk melakukan perbaikan atau penyesuaian. Jadi, sekali lagi kami tegaskan bahwa proyek pembangunan kantor bupati ini tidak mangkrak, melainkan dilakukan secara bertahap,” tegasnya.
Johannes menyatakan bahwa pembangunan kantor bupati ditargetkan rampung pada tahun 2025, sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada.
Kantor yang terdiri dari lima lantai tersebut juga akan dilengkapi dengan dua lift, dengan desain bangunan yang memiliki ciri khas tersendiri,” pungkasnya. (red)
