Kantong Berita, TAPTENG-DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Badan Anggaran DPRD Tapteng, Senin (12/4). Untuk menindaklanjuti aduan masyarakat tentang keberadaan Tabung Timbun Bahan Bakar Minyak (BBM) milik PT. Indra Angkola Energy yang terletak di Jalan Padangsidempuan, Kelurahan Lubuk Tukko, Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah.
Dalam RDP tersebut diagendakan, DPRD Tapteng akan mendengarkan keterangan dari pihak PT. Indra Angkola Energy, Depot TBBM Sibolga serta OPD teknis terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, terkait izin penyimpanan BBM tersebut.
Namun sayang, hingga RDP usai, pihak perusahaan terkait yang ingin didengarkan keterangannya tidak memenuhi undangan. DPRD Tapteng pun kecewa dengan sikap perusahaan tersebut.
DPRD kemudian memutuskan, pertama, pihak PT. Indra Angkola Energy belum dapat menunjukkan kelengkapan seluruh perizinannya.
Kemudian, berdasarkan aduan keresahan masyarakat hingga diadakan RDP, maka akan ditinjau ulang aktifitas usaha PT. Indra Angkola Energy di Kecamatan Pandan.
Selanjutnya, DPRD Tapteng akan langsung turun ke lapangan melihat keberadaan dan aktifitas usaha PT. Indra Angkola Energy. Bila terbukti perizinannya tidak lengkap dan menyalahi, maka segera dikoordinasikan dengan dinas terkait untuk menghentikan kegiatannya, sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
Usia RDP, DPRD Tapteng kemudian mendatangj Kantor PT. Indra Angkola Energy. Disana, mereka menemukan 6 tabung besar penampungan BBM yang berjarak sekitar 3 meter dari perumahan Masyarakat dan hanya dibatasi tembok.
Menyikapinya hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Tapteng Willy Saputra Silitonga, SH mengaku akan mempertanyakan keamanan perusahaan tersebut terhadap Masyarakat sekitar.
“Untuk itu, kami mempertanyakan kelengkapan perizinan usaha PT. Indra Angkola Energy ini, termasuk dari sisi keamanan dan kelayakan lingkungan hidupnya. Hari ini kita sudah melakukan RDP yang pertama, kitapun sudah menyurati pihak PT. Indra Angkola Energy, Depot TBBM Sibolga, dan PT Pertamina (Persero) Sibolga. Tapi mereka tidak menghadiri RDP tersebut. Kami tidak tahu, apakah mereka menganggap hal ini sepele atau bagaimana. Yang jelas, kita tegas disini untuk menanyakan kelengkapan perizinan usahanya,” kata Willy.
Ditimpali Ketua Komisi C DPRD Tapteng, Adhitia Melfan Tanjung yang mengaku pihaknya telah mempelajari Amdal perusahaan tersebut.
“PT. Indra Angkola Energy dan Pertamina tidak hadir, mungkin mereka beranggapan ini hanya permasalahan perizinan saja, tapi mereka tidak menganggap ini tentang keselamatan umat. Komisi C sudah mempelajari tentang Amdal dan perizinan yang diterbitkan. Tapi kita lihat masih belum lengkap dan tidak sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku,” ujar Adhitia.
Dalam waktu dekat, DPRD Tapteng akan menggelar RDP kedua. Adhitia berharap PT. Indra Angkola hadir memberikan keterangannya dan menunjukkan kelengkapan perizinannya.
Senada dengan Anggota DPRD Tapteng, Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPPTSP) Tapteng, Erniwati Batubara, SE, MM yang sangat menyayangkan sikap pihak PT. Indra Angkola Energy yang tidak hadir pada RDP tersebut.
“Kita mengeluarkan perizinan karena pihak pemohon atau pengusaha memenuhi persyaratan yang kita ajukan. Namun apabila seiring berjalannya waktu, perizinan itu dilanggar, maka kita akan meninjau kembali perizinannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, kami segera melakukan koordinasi dengan pihak PT. Indra Angkola Energy terkait keseriusannya dalam mengindahkan kriteria perizinannya dan pemenuhan rekomendasi dari hasil RDP tadi,” kata Erniwati. (ril/kb)
