Kantong Berita, SIBOLGA – Setelah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Kota Sibolga untuk mengendalikan penyebaran Covid-19, Bupati Tapanuli Tengah, Bakhtiar Ahmad Sibarani, mengumumkan dukungannya dengan mengimplementasikan tindakan serupa di Kabupaten Tapanuli Tengah.
Bakhtiar menegaskan hal ini selama Rapat Koordinasi PPKM Mikro yang diadakan di Aula Nusantara I Kantor Wali Kota Sibolga pada Kamis (8/7). “Kami mendukung sepenuhnya dan mengadaptasi kebijakan yang diterapkan di Kota Sibolga. Meski Kabupaten Tapanuli Tengah tidak termasuk dalam daftar PPKM Mikro yang diwajibkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara,” ucap Bakhtiar.
Sebagai bagian dari upaya ini, Kabupaten Tapanuli Tengah akan melakukan razia bersama di perbatasan, yang melibatkan kerjasama antara TNI/Polri, Pemkab Tapanuli Tengah, dan Pemko Sibolga, termasuk Babinsa, Babinkamtibnas, serta pejabat lokal seperti Lurah, Kepala Desa, dan Camat. “Kami akan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi,” tegas Bupati.
Bupati juga menyatakan bahwa Satgas Penanganan Covid-19 akan bekerja secara terkoordinasi mulai dari tingkat desa hingga kota dan kabupaten, dengan memulai operasi bersama pada hari Jumat (9/7), termasuk pembentukan posko penyekatan.
Danrem 023/KS Kolonel Inf. Febriel Buyung Sikumbang, SH, MM, menyampaikan pentingnya kerjasama antara Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah dalam pelaksanaan PPKM Mikro, mengingat kedekatan geografis dan sosial kedua daerah tersebut. “PPKM Mikro harus dilaksanakan bersama, tidak bisa sepihak,” ujar Danrem.
Wali Kota Sibolga, H. Jamaluddin Pohan, mendukung pendekatan ini dan telah mengeluarkan Surat Edaran terkait PPKM Mikro. Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Sibolga, Wakil Bupati Tapanuli Tengah, para ketua DPRD, Kapolres, Dandim, serta Sekretaris Daerah kedua wilayah, dan pimpinan OPD dari Sibolga dan Tapanuli Tengah.
