Kantong Berita, SIBOLGA-Terkait rencana pembatalan pembangunan Rumah Sakit DR. FL. Tobing Sibolga tahun ini, mendapat kritikan dari sejumlah aktifis pemerhati pembangunan Kota Sibolga.
Seperti dikatakan Ketua LSM Kupas Tumpas, Parulian Sihotang yang mengaku sangat mendukung pembangunan Rumah Sakit DR. FL. Tobing Sibolga dan menolak rencana pembatalan pembangunan Rumah Sakit tersebut.
“Kita sangat menyayangkan adanya rencana pembatalan pembangunan. Kita harus mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.
Siapapun orangnya, jika ada yang bermaksud untuk menghalang-halangi pembangunan, akan mendapatkan sanksi. Apalagi kalau itu dilakukan oleh DPRD sendiri yang merupakan bapak rakyat,” kata Parulian, Senin (4/5).
Apalagi kata Parulian, sebelumnya sudah dilakukan peletakan batu pertama oleh Gubernur Sumut. Dan lagi, DPRD pun sudah menandatangani nota kesepakatan penggunaan Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2020.
“Salah satunya untuk pembangunan Rumah Sakit DR. FL. Tobing dan sarana prasarana lainnya. Karena itulah kita kritisi. Tidak elok, apa yang sudah kita tandatangani lalu kita batalkan. Sama dengan meludah keatas, kena wajah sendiri,” pungkasnya.
Oleh karena itu, Parulian mengingatkan DPRD bekerja untuk kepentingan Rakyat, sebagaimana tupoksinya.
“Jangan mudah terpengaruh oleh pihak-pihak lain. Yang dapat merusak keharmonisan Pemerintah dengan lembaga DPRD,” imbuhnya
Ditimpali Ketua LSM Metro Watch, Janner Silitonga yang menyebut, pembangunan Rumah Sakit plat merah tersebut sudah direncanakan secara matang oleh Pemko Sibolga dengan DPRD Kota Sibolga beberapa tahun yang lalu.
“Kami mendukung sepenuhnya program pemerintah dalam hal pembangunan. Seperti pembangunan Rumah Sakit DR. FL. Tobing Sibolga yang tertunda. Yang telah direncanakan dibangun tahun 2020 ini,” kata Janner.
Menurutnya, rencana pembangunan Rumah Sakit tersebut telah mendapat respon positif dari masyarakat sejak dicetuskan.
Sekilas, Janner mencontohkan kondisi Covid-19 saat ini. Dengan bangunan dan fasilitas Rumah Sakit yang memadai, akan dapat menampung pasien dengan jumlah besar.
“Ini telah dicetuskan 2, 3 tahun yang lalu. Respon yang baik muncul dari tengah-tengah masyarakat. Bilamana, pembangunan ini terlaksana, maka penanganan Covid-19 yang muncul di tahun 2020 ini akan cepat tertangani, khususnya di Kota Sibolga,” tukasnya.
Janner menyinggung terkait adanya pihak-pihak yang menolak pembangunan rumah sakit tersebut di tahun ini. Dia menyarankan untuk mempertimbangkannya kembali.
Karena, Rumah Sakit DR. FL. Tobing Sibolga berdiri, bukan hanya untuk kepentingan masyarakat Sibolga saja. Melainkan, juga masyarakat daerah lainnya di Pantai Barat Sumatera Utara.
“Bila mana ada yang menolak pembangunan rumah sakit ini, hal ini saya rasa perlu difikirkan kembali secara matang. Demi kepentingan masyarakat Sibolga khususnya dan masyarakat se-Pantai barat Sumatera Utara.
Karena Rumah Sakit DR. FL. Tobing Sibolga ini sangat terkenal dahulunya. Inilah pusat Rumah Sakit dulunya. Seperti orang Tapanuli Tengah, dulunya berobat ke Rumah Sakit DR. FL. Tobing Sibolga. Inilah yang kita harapkan. Agar pemerintah dapat melakukan pembangunan Rumah Sakit DR. FL. Tobing,” pungkasnya.
Rencana pembatalan pembangunan Rumah Sakit DR. FL. Tobing Sibolga, informasinya terkait dengan penanganan Covid-19.
Dimana anggaran pembangunan yang sudah disepakati sebelumnya, direncanakan akan dialihkan untuk penanganan Covid-19.
Sementara menurut Janner, untuk anggaran penanganan Covid-19 telah diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.
“Saya kira terkait penanganan Covid-19, ada pos pointnya yang diatur, yang diamanatkan dalam Peraturan Mendagri dan Peraturan Menkeu. Tentunya wakil rakyat itu harus objektif melakukan pemilahan untuk penanganan Covid-19 ini,” ketus Janner.
Janner juga mengatakan, Pemko Sibolga sudah menyetujui besaran dana penanganan Covid-19 untuk Kota Sibolga yang dinilai sudah mencukupi.
“Menurut analogi kita, itu sudah sangat cukup,” kata Janner.
Senada juga dikatakan Ketua LSM Sekoci yang menyebut bahwa Rumah Sakit DR. FL. Tobing merupakan ikon Kota Sibolga yang perlu dibangun menyesuaikan dengan tipe nya.
“Kalau kita melihat, Rumah Sakit DR. FL. Tobing Sibolga ini sudah seharusnya dibangun. Kondisi sekarang, sudah tidak layak lagi sebagai Rumah Sakit rujukan pantai barat yang merupakan Rumah Sakit tipe B. Jadi, dari segi pembangunan, Rumah Sakit Sibolga harus menjadi ikon untuk Pantai Barat Sumatera Utara,” terang Domenius.
Tak hanya itu, dia juga menyinggung hubungan Kota Sibolga dengan Pulau Nias sebagai Kota Transit.
“Karena, dari pulau Nias, Sibolga lah sebagai Kota persinggahan. Sehingga Rumah Sakit Sibolga sudah selayaknya dibangun yang lebih lengkap dan lebih besar. Sehingga daya tampung untuk ruang inap, operasi (ICU) dan IGD memenuhi persayaratan, sesuai dengan Rumah Sakit yang ada di Medan. Jadi kita sangat mendukung pembangunan Rumah Sakit yang diprogramkan Walikota Sibolga sebagai ikon Sibolga dan harus kita dukung sepenuhnya,” pungkasnya.
Tak hanya Rumah Sakit DR. FL. Tobing, Demonius juga menyatakan menolak rencana pembatalan pembangunan kantor SatPol PP Sibolga.
Menurutnya, kondisi kantor SatPol PP saat ini sudah tidak layak lagi.
“Hanya untuk rapat saja, mereka sudah kewalahan. Karena, kondisi kantor yang sangat kecil. Jadi, perlu untuk dibangun lebih besar lagi,” kata Domenius.
Dia berharap, rencana pembangunan kantor SatPol PP dilanjutkan dilahan yang sudah disediakan oleh Pemko Sibolga.
“Bagaimana, DPRD melihat kantor SatPol PP sekarang. Sudah selayaknya, kantor ini juga dibangun. Karena, perencanaannya juga sudah matang. Tinggal pelaksanaannya saja,” ketusnya. (jul/kb)
