kantongberita.com, TAPTENG | Ketegangan antara Bupati Tapteng Masinton Pasaribu dengan Anggota DPRD pada Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan Terhadap Ranperda Kabupaten Tapanuli Tengah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, yang digelar Selasa (19/8/2025) sore berlanjut hingga Masinton mengeluarkan pernyataan dalam pidatonya bahwa dirinya telah menskenariokan Pemerintahan Tapteng selama Kepemimpinannya 5 tahun kedepan dengan sistem Perkada (Peraturan Kepala Daerah), bukan Perda (Peraturan Daerah).
Diketahui, Perkada merupakan Peraturan yang dibuat bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah. Sedangkan Perda, merupakan Peraturan yang dibuat sendiri oleh Kepala Daerah.
Sehingga, bila Masinton memakai sistem Perkada dalam roda pemerintahannya, maka ruang lingkup pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Perda dan APBD, yang pada akhirnya dapat merugikan kepentingan masyarakat.
“Saya sudah siapkan skenario Perkada untuk lima tahun,” ujar Masinton.
Menurut Masinton, hubungan eksekutif dan legislatif memang setara, tapi berbeda kewenangan. Ia menegaskan tidak ada ruang untuk tirani mayoritas dalam kemitraan politik.
“Kalau kita berorientasi kepentingan rakyat, kita kawan. Tapi kalau orientasi kita beda, maka kita berseberangan. Basis politik kita adalah argumentasi, fakta, dan data. Sampai sekarang Tapteng tidak ada apa-apanya. Hanya ada bangunan, itu pun mangkrak dan tak jelas. Ke depan, orientasi kita berbeda, kalau DPRD menghambat, saya sudah sampaikan ke OPD agar jalan terus. Perkada lima tahun sudah disiapkan,” ungkapnya.
Masih kata mantan Anggota DPR RI ini dalam pidatonya, dewan punya hak interpelasi, tapi rakyat juga punya hak bersuara. Jangan pernah tidak setuju dengan pilihan rakyat untuk perubahan Tapteng naik kelas, yang adil untuk semua.
Ucapan Masinton tersebut disampaikannya menanggapi pernyataan Musliadi Simanjuntak, anggota dewan dari fraksi NasDem yang mengancam akan menggunakan hak interpelasi dan hak angket bila Masinton sebagai Bupati Tapteng dalam menjalan roda pemerintahan, tidak menghargai legislatif sebagai perwakilan masyarakat Tapteng.
Hal itu terbukti dengan sikap Masinton yang tidak pernah bersedia hadir saat Paripurna. Bahkan, para OPD nya pun juga tidak bersedia menghadiri undangan RDP yang digelar DPRD.
“Bapak Bupati, kami memiliki hak interpelasi dan hak angket, dan kami bisa menggunakan hak itu untuk mendapat penjelasan dari eksekutif,” tegas Musliadi.
Kemudian kata Musliadi menegaskan bahwa DPRD tidak pernah menolak hasil Pilkada yang melahirkan Masinton sebagai Bupati dan Mahmud sebagai Wakil Bupati Tapteng. Namun kata Musliadi lagi-lagi menyinggung sikap Masinton yang tidak pernah hadir Paripurna, sejak dilantik menjadi Bupati Tapteng yang mereka anggap sebagai tanda Masinton tidak menghargai lembaga DPRD Tapteng.
“Perlu Bapak Bupati ketahui, bahwa DPRD tidak pernah tidak setuju dengan hasil dari Pilkada. DPRD hanya mengharapkan adanya komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif. Karena sejak Bupati dilantik sudah beberapa kali tidak hadir dalam Paripurna DPRD, dan baru dalam pengesahan RPJMD ini hadir,” ketusnya.
Dia juga menegaskan bahwa DPRD tidak pernah berniat menghambat program kerja Bupati demi kepentingan politik.
“Kita ingin bersinergi membangun Tapanuli Tengah ini Bapak Bupati, dan kita tidak pernah mengangkangi hak masyarakat. Jargon dari Bupati “Tapteng Naik Kelas” kita dukung itu sepenuhnya. Hanya saja ada persoalan-persoalan yang disampaikan masyarakat ke DPRD yang membutuhkan solusi, dan itu yang kita bahas lewat RDP. Tetapi OPD Bapak tidak ada juga yang hadir,” ketusnya.
Lebih lanjut dia menyebutkan beberapa permasalahan yang membutuhkan solusi cepat. Seperti penutupan jalan ke gereja HKBP, penggusuran rumah warga, pemasangan portal oleh pihak perusahaan.
“Pun kalau saudara Bupati tidak memiliki waktu, bisa melalui fraksi partai PDI-P untuk menjalin komunikasi yang baik dengan eksekutif. Mohon maaf juga Pak Bupati, kita tidak takut diancam-ancam dengan Perkada,” tegas Musliadi.
Pernyataan itupun ditimpali oleh Ketua DPRD Tapteng dengan menyebutkan 35 anggota DPRD ingin Tapteng Naik kelas. Namun jangan ada kata-kata Perkada lagi, bukan karena DPRD takut.
“Sama-sama susah kita ini kalau Perkada Pak Bupati. Marilah kita sama-sama untuk membangun Tapteng ini biar masyarakat sejahtera,” tutup Ketua dewan yang disambut tepuk tangan yang hadir di gedung DPRD. (red)
